Tudingan Dinasti Politik di Yogyakarta Disebut Ahistoris dan Berbahaya

Yogyakarta: Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando, menyebut jabatan gubernur yang dimiliki Raja Kraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, tanpa melalui tahap pemilihan umum disebut sebagai politik dinasti. Ia juga menyebut mahasiswa di Yogyakarta tak berani mengkritik situasi itu.  Anggota DPR RI Dapil DIY Subardi menilai, pernyataan politisi PSI Ade Armando terkait DIY sebagai warisan politik dinasti tidak tepat. Politik dinasti di Yogyakarta tidak bisa dilihat dari ketiadaan kontestasi politik di level gubernur. Namun, ketiadaan kontestasi politik tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keistimewaan Yogyakarta.  Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 18B UUD 1945 yang berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang." Bagi Subardi, pernyataan Ade merupakan ahistoris dan kedangkalan berpikir. Tudingan tersebut dinilai berbahaya karena dapat menimbulkan aksi protes dari masyarakat Jogja. "Dinasti politik di Jogja bentuk pengakuan konstitusi atas keistimewaan pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Apa yang disampaikan Bung Ade adalah ahistoris dan berbahaya," kata Subardi di kawasan Caturtunggal, Kabupaten Sleman, DIY, Minggu, 3 Desember 2023.    Selain pengakuan dari konstitusi, Yogyakarta juga memiliki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta yang turut mengakui berbagai keistimewaan Yogyakarta, termasuk jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak dipilih melalui kontestasi. Menurut Subardi, aturan tersebut merupakan penghormatan bagi Yogyakarta atas perannya selama era lemerdekaan. "Undang-undang Keistimewaan bukan lahir begitu saja. Saya ingat perjuangan merancang undang-undang tersebut bersama seluruh elemen masyarakat. Ini adalah penghormatan Konstitusi kepada Yogyakarta dengan segala aspek historis dan sosiologisnya," ujar anggota DPD wakil DIY periode 2004-2009 itu. Subardi mengatakan Yogyakarta memiliki peran strategis dalam sejarah kelahiran Republik Indonesia. Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang kala itu sebagai Raja Yogyakarta, mendukung sepenuhnya Indonesia sebagai Republik. Dukungan tersebut berupa dukungan teritori (sebagai ibu kota sementara) dan dukungan materi (finansial kerajaan yang disumbangkan untuk seluruh operasional negara). Yogyakarta juga pernah menjadi Ibu Kota Indonesia selama dua periode, yakni pada 1946-1948 dan 1949-1950. Selama periode tersebut Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan, pusat diplomasi dan militer. Di masa itu pula, para pejuang melawan Belanda di Yogyakarta. Saat itu RI dalam ancaman Belanda melalui serangkaian agresi militer. Berkat dukungan Yogyakarta, RI berhasil memertahankan kemerdekaan.   "Yogyakarta eksis sebelum RI terbentuk. Sultan telah berkorban sepenuhnya untuk RI, termasuk dalam masa-masa kritis revolusi. Jadi, tidak perlu mengusik jogja itu dinasti macam-macam. Tanpa peran Yogyakarta, NKRI tidak akan berdiri saat itu," kata Ketua DPW NasDem DIY itu. Subardi mengingat kembali catatan resmi Kraton bahwa dua hari setelah proklamasi, Sri Sultan HB IX mengirim telegram ucapan selamat kepada para proklamator. Dua minggu setelahnya, pada 5 September 1945, HB IX bersama Paku Alam VIII, mengeluarkan maklumat bahwa Yogyakarta bagian dari wilayah Republik Indonesia. Dengan berbagai fakta sejarah dan pengakuan konstitusi akan gelar “Daerah Istimewa Yogyakarta,” Subardi mendesak Ade Armando meminta maaf atas pernyataan kontroversial itu.  “Kita sadar mungkin Ade Armando sedang akrobat politik. Tetapi pernyataannya fatal. Sebaiknya meminta maaf dan meralat itu," ujarnya.