Petugas KPPS Wafat Jadi Catatan Pemerintah
Mendagri Tjahjo Kumolo memantau pilkada di Jateng. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.
Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo merespons gugurnya ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Ia memastikan hal itu menjadi salah satu bahan evaluasi pemilihan umum (pemilu) ke depan.
"Hal ini tentunya akan menjadi catatan evaluasi pemerintah setelah selesainya pileg (pemilihan legislatif), pilpres (pemilihan presiden) serentak 2019 ini," kata Tjahjo di Jakarta, Senin, 29 April 2019.
Tjahjo secara khusus menyampaikan keprihatinan atas wafatnya anggota KPPS, Polri, TNI dan petugas terkait lain. Mereka telah gugur karena tanggung jawab yang berat di lapangan.
Di sisi lain, Tjahjo tak ingin gugurnya para pahlawan demokrasi ini dijadikan alasan untuk mendeligitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, penyelenggara telah menjalankan tugas dengan tanggung jawab penuh, dan telah rampung sempurna.
"KPU sebagai lembaga independen mandiri sebagaimana ketentuan UU (undang-undang), bagi yang tidak puas, misal ya sampaikan jalur konstitusional yang ada dan terbuka bagi siapa pun," kata Tjahjo.
Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim mengkonfirmasi ada penambahan jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia. Ratusan orang wafat saat menyukseskan gelaran pesta demokrasi.
"Berdasarkan data per hari ini, pukul 08.00 jumlah petugas KPPS wafat menjadi 296 orang," kata Arif.
Selain 296 meninggal dunia, sebanyak 2.151 petugas jatuh sakit, total ada 2.447 orang yang mengalami musibah saat bertugas.
Berdasarkan data yang dipaparkan Arif, jumlah petugas KPPS yang meninggal paling banyak terjadi Jawa Barat sebanyak 86 orang, disusul Jawa Timur 39 orang dan Jawa Tengah 31 orang. Tiga provinsi ini memiliki tempat pemungutan suara (TPS) terbanyak.
Baca: Keluarga Petugas KPPS Wafat Terima Santunan Rp36 Juta
Sementara itu, banyaknya petugas KPPS yang tumbang membuat banyak pihak mendesak mendesak penyelenggaraan pemilu serentak 2019 dievaluasi. Lamanya proses rekapitulasi suara dianggap membuat petugas kelelahan hingga sakit dan wafat.
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengingatkan evaluasi pemilihan umum serentak tidak bisa dilihat secara kasuistik. Peninjauan dari segala aspek secara menyeluruh yang dikaji oleh para pemangku kepentingan diperlukan.
"Apa pun harus tetap dievaluasi, tetapi bukan berdasarkan yang emosional dan sentimental. Kita pertama harus apresiasi pemilu serentak ini melahirkan angka partisipasi pilpres (pemilihan presiden) yang sangat tinggi," kata Willy kepada Medcom.id.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Hal ini tentunya akan menjadi catatan evaluasi pemerintah setelah selesainya pileg (pemilihan legislatif), pilpres (pemilihan presiden) serentak 2019 ini," kata Tjahjo di Jakarta, Senin, 29 April 2019.
Tjahjo secara khusus menyampaikan keprihatinan atas wafatnya anggota KPPS, Polri, TNI dan petugas terkait lain. Mereka telah gugur karena tanggung jawab yang berat di lapangan.
Di sisi lain, Tjahjo tak ingin gugurnya para pahlawan demokrasi ini dijadikan alasan untuk mendeligitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, penyelenggara telah menjalankan tugas dengan tanggung jawab penuh, dan telah rampung sempurna.
"KPU sebagai lembaga independen mandiri sebagaimana ketentuan UU (undang-undang), bagi yang tidak puas, misal ya sampaikan jalur konstitusional yang ada dan terbuka bagi siapa pun," kata Tjahjo.
Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim mengkonfirmasi ada penambahan jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia. Ratusan orang wafat saat menyukseskan gelaran pesta demokrasi.
"Berdasarkan data per hari ini, pukul 08.00 jumlah petugas KPPS wafat menjadi 296 orang," kata Arif.
Selain 296 meninggal dunia, sebanyak 2.151 petugas jatuh sakit, total ada 2.447 orang yang mengalami musibah saat bertugas.
Berdasarkan data yang dipaparkan Arif, jumlah petugas KPPS yang meninggal paling banyak terjadi Jawa Barat sebanyak 86 orang, disusul Jawa Timur 39 orang dan Jawa Tengah 31 orang. Tiga provinsi ini memiliki tempat pemungutan suara (TPS) terbanyak.
Baca: Keluarga Petugas KPPS Wafat Terima Santunan Rp36 Juta
Sementara itu, banyaknya petugas KPPS yang tumbang membuat banyak pihak mendesak mendesak penyelenggaraan pemilu serentak 2019 dievaluasi. Lamanya proses rekapitulasi suara dianggap membuat petugas kelelahan hingga sakit dan wafat.
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengingatkan evaluasi pemilihan umum serentak tidak bisa dilihat secara kasuistik. Peninjauan dari segala aspek secara menyeluruh yang dikaji oleh para pemangku kepentingan diperlukan.
"Apa pun harus tetap dievaluasi, tetapi bukan berdasarkan yang emosional dan sentimental. Kita pertama harus apresiasi pemilu serentak ini melahirkan angka partisipasi pilpres (pemilihan presiden) yang sangat tinggi," kata Willy kepada Medcom.id.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
