Keluarga Petugas KPPS Wafat Terima Santunan Rp36 Juta
Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla.
Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan besaran santunan untuk petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang mengalami musibah. Petugas KPPS meninggal dunia mendapatkan santunan Rp36 juta.
"Surat dari Kementerian Keuangan baru kita terima pagi ini," kata Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Rahman Hakim ketika dikonfirmasi, Senin, 29 April 2019.
Petugas yang mengalami kecelakaan saat bertugas hingga mengalami cacat permanan akan diberikan santunan sebesar Rp30 juta. Petugas KPPS yang mengalami luka berat disantuni Rp16,5 juta, sedangkan luka sedang mendapat santunan Rp8,25 juta.
Besaran santunan ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-316/MK.02/2019. Dikumen ini ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani tertanggal 25 April 2019.
Arif mengatakan syarat penerima santunan akan diatur dalam petunjuk teknis (juknis) yang akan ditetapkan Ketua KPU Arief Budiman. "Juknis saat ini masih dalam tahap penyelesaian," tambah Arif.
Korban bertambah
Jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia kembali bertambah. Ratusan orang wafat saat menyukseskan gelaran pesta demokrasi.
"Berdasarkan data per hari ini, pukul 08.00 jumlah petugas KPPS wafat menjadi 296 orang," kata Arif.
Selain 296 meninggal dunia, sebanyak 2.151 petugas jatuh sakit. Total ada 2.447 orang yang mengalami musibah saat bertugas.
Berdasarkan data yang dipaparkan Arif, jumlah petugas KPPS yang meninggal paling banyak terjadi Jawa Barat sebanyak 86 orang, disusul Jawa Timur 39 orang, dan Jawa Tengah 31 orang. Tiga provinsi ini memang memiliki tempat pemungutan suara (TPS) terbanyak.
Baca: NasDem: Evaluasi Pemilu Serentak Jangan Emosional
Sementara itu, banyaknya petugas KPPS yang tumbang membuat banyak pihak mendesak mendesak penyelenggaraan pemilu serentak 2019 dievaluasi. Lamanya proses rekapitulasi suara dianggap membuat petugas kelelahan hingga sakit dan wafat.
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengingatkan evaluasi pemilihan umum serentak tidak bisa dilihat secara kasuistik. Peninjauan dari segala aspek secara menyeluruh yang dikaji oleh para pemangku kepentingan diperlukan.
"Apa pun harus tetap dievaluasi, tetapi bukan berdasarkan yang emosional dan sentimental. Kita pertama harus apresiasi pemilu serentak ini melahirkan angka partisipasi pilpres (pemilihan presiden) yang sangat tinggi," kata Willy kepada Medcom.id.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Surat dari Kementerian Keuangan baru kita terima pagi ini," kata Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Rahman Hakim ketika dikonfirmasi, Senin, 29 April 2019.
Petugas yang mengalami kecelakaan saat bertugas hingga mengalami cacat permanan akan diberikan santunan sebesar Rp30 juta. Petugas KPPS yang mengalami luka berat disantuni Rp16,5 juta, sedangkan luka sedang mendapat santunan Rp8,25 juta.
Besaran santunan ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-316/MK.02/2019. Dikumen ini ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani tertanggal 25 April 2019.
Arif mengatakan syarat penerima santunan akan diatur dalam petunjuk teknis (juknis) yang akan ditetapkan Ketua KPU Arief Budiman. "Juknis saat ini masih dalam tahap penyelesaian," tambah Arif.
Korban bertambah
Jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia kembali bertambah. Ratusan orang wafat saat menyukseskan gelaran pesta demokrasi.
"Berdasarkan data per hari ini, pukul 08.00 jumlah petugas KPPS wafat menjadi 296 orang," kata Arif.
Selain 296 meninggal dunia, sebanyak 2.151 petugas jatuh sakit. Total ada 2.447 orang yang mengalami musibah saat bertugas.
Berdasarkan data yang dipaparkan Arif, jumlah petugas KPPS yang meninggal paling banyak terjadi Jawa Barat sebanyak 86 orang, disusul Jawa Timur 39 orang, dan Jawa Tengah 31 orang. Tiga provinsi ini memang memiliki tempat pemungutan suara (TPS) terbanyak.
Baca: NasDem: Evaluasi Pemilu Serentak Jangan Emosional
Sementara itu, banyaknya petugas KPPS yang tumbang membuat banyak pihak mendesak mendesak penyelenggaraan pemilu serentak 2019 dievaluasi. Lamanya proses rekapitulasi suara dianggap membuat petugas kelelahan hingga sakit dan wafat.
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengingatkan evaluasi pemilihan umum serentak tidak bisa dilihat secara kasuistik. Peninjauan dari segala aspek secara menyeluruh yang dikaji oleh para pemangku kepentingan diperlukan.
"Apa pun harus tetap dievaluasi, tetapi bukan berdasarkan yang emosional dan sentimental. Kita pertama harus apresiasi pemilu serentak ini melahirkan angka partisipasi pilpres (pemilihan presiden) yang sangat tinggi," kata Willy kepada Medcom.id.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
