NasDem: Evaluasi Pemilu Serentak Jangan Emosional
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya. Foto: Medcom.id/Amaluddin.
Jakarta: Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengingatkan evaluasi pemilihan umum (pemilu) serentak tidak bisa dilihat secara kasuistik. Peninjauan dari segala aspek secara menyeluruh yang dikaji oleh para pemangku kepentingan diperlukan.
"Apa pun harus tetap dievaluasi, tetapi bukan berdasarkan yang emosional dan sentimental. Kita pertama harus apresiasi pemilu serentak ini melahirkan angka partisipasi pilpres (pemilihan presiden) yang sangat tinggi," kata Willy kepada Medcom.id, Senin, 29 Januari 2019.
Willy mengakui masih ada titik-titik kelemahan pada pesta demokrasi tahun ini. Namun, masalah itu masih berupa situasi dan kondisi di lapangan yang tidak bisa dijadikan acuan utama sistem pemilu serentak perlu dievaluasi.
"Demokrasi tidak memastikan siapa yang akan berhasil di dalam proses itu. Jadi, kita harus pisahkan. Kita tidak boleh terburu-buru dalam menyimpulkan segala sesuatu," jelas Willy.
Willy menambahkan kritik sistem pemilu serentak bukti masyarakat semakin dewasa dalam berdemokrasi. Namun, hal ini memerlukan kajian mendalam dan duduk bersama antara pemerintah dan DPR.
"Kami sepakat semuanya dikumpulkan semuanya dibaca ulang dikaji ulang itu sebagai sebuah negara demokrasi menuju kematangan berdemokrasi," pungkas dia.
Sebelumnya, banyak pihak mendesak mendesak penyelenggaraan pemilu serentak 2019 dievaluasi. Hal ini disebabkan banyaknya petugas penyelengara pemilu yang meninggal karena kelelahan dan sakit imbas dari lamanya proses rekapitulasi suara.
Baca: Total 272 Petugas KPPS Wafat
Per Sabtu, 27 April 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima laporan sebanyak 272 petugas kelompok penyelengara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal. Angka itu pun masih mungkin bertambah.
Dari data KPU, jumlah petugas KPPU yang wafat paling banyak dari Jawa Barat dengan 83 orang, disusul Jawa Timur dengan 39 orang, dan Jawa Tengah 32 orang. Ketiga provinsi adalah wilayah dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dan pemilih terbanyak.
KPU pun mengusulkan agar petugas KPPS yang meninggal dunia disantuni Rp30-36 juta. Sementara itu, petugas yang mengalami musibah hingga menyebabkan cacat disantuni maksimal Rp30 juta dan petugas luka-luka Rp16 juta.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Apa pun harus tetap dievaluasi, tetapi bukan berdasarkan yang emosional dan sentimental. Kita pertama harus apresiasi pemilu serentak ini melahirkan angka partisipasi pilpres (pemilihan presiden) yang sangat tinggi," kata Willy kepada Medcom.id, Senin, 29 Januari 2019.
Willy mengakui masih ada titik-titik kelemahan pada pesta demokrasi tahun ini. Namun, masalah itu masih berupa situasi dan kondisi di lapangan yang tidak bisa dijadikan acuan utama sistem pemilu serentak perlu dievaluasi.
"Demokrasi tidak memastikan siapa yang akan berhasil di dalam proses itu. Jadi, kita harus pisahkan. Kita tidak boleh terburu-buru dalam menyimpulkan segala sesuatu," jelas Willy.
Willy menambahkan kritik sistem pemilu serentak bukti masyarakat semakin dewasa dalam berdemokrasi. Namun, hal ini memerlukan kajian mendalam dan duduk bersama antara pemerintah dan DPR.
"Kami sepakat semuanya dikumpulkan semuanya dibaca ulang dikaji ulang itu sebagai sebuah negara demokrasi menuju kematangan berdemokrasi," pungkas dia.
Sebelumnya, banyak pihak mendesak mendesak penyelenggaraan pemilu serentak 2019 dievaluasi. Hal ini disebabkan banyaknya petugas penyelengara pemilu yang meninggal karena kelelahan dan sakit imbas dari lamanya proses rekapitulasi suara.
Baca: Total 272 Petugas KPPS Wafat
Per Sabtu, 27 April 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima laporan sebanyak 272 petugas kelompok penyelengara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal. Angka itu pun masih mungkin bertambah.
Dari data KPU, jumlah petugas KPPU yang wafat paling banyak dari Jawa Barat dengan 83 orang, disusul Jawa Timur dengan 39 orang, dan Jawa Tengah 32 orang. Ketiga provinsi adalah wilayah dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dan pemilih terbanyak.
KPU pun mengusulkan agar petugas KPPS yang meninggal dunia disantuni Rp30-36 juta. Sementara itu, petugas yang mengalami musibah hingga menyebabkan cacat disantuni maksimal Rp30 juta dan petugas luka-luka Rp16 juta.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
