Total 272 Petugas KPPS Wafat
Gedung KPU. Foto: MI/Ramdani.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus memperbaharui jumlah petugas kelompok penyelengara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal. Jumlah korban meninggal hingga Sabtu, 27 April 2019, masih bertambah.
"Update data per 27 April hingga pukul 18.00 tercatat 272 petugas KPPS meninggal dunia," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting di Jakarta, Minggu, 28 April 2019.
Jumlah korban meninggal dunia meningkat cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Menurut Evi, sebelumnya banyak petugas KPPS yang belum melaporkan anggotanya yang meninggal dunia.
"Mungkin karena sebelumnya belum dilaporkan. Semua sedang sibuk menjalankan proses tahapan. Proses hitung juga menjadi perhatian semua penyelenggara," jelas Evi.
Dari data KPU, jumlah petugas KPPU yang wafat paling banyak dari Jawa Barat dengan 83 orang. Jawa Timur menyusul dengan 39 orang korban dan Jawa Tengah 32 orang. Ketiga provinsi adalah wilayah dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dan pemilih terbanyak.
Sementara itu, KPU menyebut Kementerian Keuangan sudah menyetujui pengajuan anggaran santunan bagi petugas KPPS yang wafat. Namun, KPU masih menunggu besaran anggaran yang disetujui Kementerian Keuangan.
KPU mengusulkan agar petugas KPPS yang meninggal dunia disantuni Rp30-36 juta. Petugas yang mengalami musibah hingga menyebabkan cacat disantuni maksimal Rp30 juta dan petugas luka-luka Rp16 juta.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memastikan semua petugas KPPS ditanggung negara. Pemerintah akan memberikan santunan kepada mereka yang sakit dan meninggal dunia.
Baca: Peserta Pemilu Diminta Tahan Diri Tunggu KPU
"Komisi Pemilihan Umum sudah koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membicarakan aliran santunannya.KPU yang punya alokasi," kata Moeldoko, Rabu, 24 April 2019.
Selain santunan, petugas KPPS juga mendapat asuransi. Moeldoko mengatakan petugas KPPS telah dilindungi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam bertugas.
Sementara itu, wacana petugas KPPS diberikan gelar pahlawan demokrasi masih dipertimbangkan. Namun, sebutan pahlawan demokrasi bagi Moeldoko terlalu berlebihan. "Saya pikir enggak sejauh itu. Itu KPU yang punya otoritas," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Update data per 27 April hingga pukul 18.00 tercatat 272 petugas KPPS meninggal dunia," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting di Jakarta, Minggu, 28 April 2019.
Jumlah korban meninggal dunia meningkat cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Menurut Evi, sebelumnya banyak petugas KPPS yang belum melaporkan anggotanya yang meninggal dunia.
"Mungkin karena sebelumnya belum dilaporkan. Semua sedang sibuk menjalankan proses tahapan. Proses hitung juga menjadi perhatian semua penyelenggara," jelas Evi.
Dari data KPU, jumlah petugas KPPU yang wafat paling banyak dari Jawa Barat dengan 83 orang. Jawa Timur menyusul dengan 39 orang korban dan Jawa Tengah 32 orang. Ketiga provinsi adalah wilayah dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dan pemilih terbanyak.
Sementara itu, KPU menyebut Kementerian Keuangan sudah menyetujui pengajuan anggaran santunan bagi petugas KPPS yang wafat. Namun, KPU masih menunggu besaran anggaran yang disetujui Kementerian Keuangan.
KPU mengusulkan agar petugas KPPS yang meninggal dunia disantuni Rp30-36 juta. Petugas yang mengalami musibah hingga menyebabkan cacat disantuni maksimal Rp30 juta dan petugas luka-luka Rp16 juta.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memastikan semua petugas KPPS ditanggung negara. Pemerintah akan memberikan santunan kepada mereka yang sakit dan meninggal dunia.
Baca: Peserta Pemilu Diminta Tahan Diri Tunggu KPU
"Komisi Pemilihan Umum sudah koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membicarakan aliran santunannya.KPU yang punya alokasi," kata Moeldoko, Rabu, 24 April 2019.
Selain santunan, petugas KPPS juga mendapat asuransi. Moeldoko mengatakan petugas KPPS telah dilindungi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam bertugas.
Sementara itu, wacana petugas KPPS diberikan gelar pahlawan demokrasi masih dipertimbangkan. Namun, sebutan pahlawan demokrasi bagi Moeldoko terlalu berlebihan. "Saya pikir enggak sejauh itu. Itu KPU yang punya otoritas," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
