Peserta Pemilu Diminta Tahan Diri Tunggu KPU
Peserta Pemilu Presiden 2019 saat debat pamungkas. Foto: MI/Ramdani
Jakarta: Peserta pemilu diminta untuk menahan diri menunggu hasil resmi rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya tengah melakukan penghitungan suara dan sudah sampai di tingkat Kabupaten Kota.
Akademisi dari Universitas Asyafiiyah Jakarta Masriadi Pasaribu meminta semua pihak mendukung proses politik yang dilakukan KPU. Semua peserta pemilu, pendukung dan masyarakat Indonesia bisa memberikan kesempatan kepada KPU untuk menjalankan tugasnya hingga tuntas.
"Kita dukung KPU, semua pihak harus menghormati proses penghitungan yang dilakukan, tunda klaim-klaim kemenangan hingga ada putusan resmi KPU," kata Masriadi di Jakarta, Minggu,28 April 2019.
Semua keputusan terkait rangkaian Pemilu 2019 ini berada di tangan KPU. Publik tinggal mengawal proses politik itu.
Dia mengingatkan masih banyak jalan yang dapat ditempuh bila tak puas dengan hasil dan keputusan KPU. Namun, harus sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Bisa melalui gugatan ke MK, jika ditemukan unsur pidana bisa ke Gakkumdu. Jadi itu jalur yang disediakan undang-undang karena kita negara hukum bukan barbar," ujar dia.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyediakan waktu tiga hari untuk menerima pendaftaran permohonan sengketa Pilpres 2019. Termasuk soal kasus salah hitung suara oleh KPU.
Putusannya sendiri akan diketok pada 28 Juni setelah melalui 14 hari masa persidangan.
Panitera Pengganti MK Achmad Edi Subiyanto mengatakan pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dimulai sejak 23 Mei hingga 25 Mei 2019, atau sehari setelah penetapan penetapan KPU.
"Khusus untuk PHPU Pilpres diajukan tiga hari setelah KPU mengumumkan secara nasional hasil perolehan suara masing-masing capres pada 22 Mei 2019. Jadi jika KPU ada kesalahan hitung hasil Pemilu, maka dapat mengajukan PHPU ke MK," ujar Subiyanto dalam acara Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Wartawan se-Indonesia di Cisarua, Bogor, Kamis, 25 April 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((BOW))
Akademisi dari Universitas Asyafiiyah Jakarta Masriadi Pasaribu meminta semua pihak mendukung proses politik yang dilakukan KPU. Semua peserta pemilu, pendukung dan masyarakat Indonesia bisa memberikan kesempatan kepada KPU untuk menjalankan tugasnya hingga tuntas.
"Kita dukung KPU, semua pihak harus menghormati proses penghitungan yang dilakukan, tunda klaim-klaim kemenangan hingga ada putusan resmi KPU," kata Masriadi di Jakarta, Minggu,28 April 2019.
Semua keputusan terkait rangkaian Pemilu 2019 ini berada di tangan KPU. Publik tinggal mengawal proses politik itu.
Dia mengingatkan masih banyak jalan yang dapat ditempuh bila tak puas dengan hasil dan keputusan KPU. Namun, harus sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Bisa melalui gugatan ke MK, jika ditemukan unsur pidana bisa ke Gakkumdu. Jadi itu jalur yang disediakan undang-undang karena kita negara hukum bukan barbar," ujar dia.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyediakan waktu tiga hari untuk menerima pendaftaran permohonan sengketa Pilpres 2019. Termasuk soal kasus salah hitung suara oleh KPU.
Putusannya sendiri akan diketok pada 28 Juni setelah melalui 14 hari masa persidangan.
Panitera Pengganti MK Achmad Edi Subiyanto mengatakan pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dimulai sejak 23 Mei hingga 25 Mei 2019, atau sehari setelah penetapan penetapan KPU.
"Khusus untuk PHPU Pilpres diajukan tiga hari setelah KPU mengumumkan secara nasional hasil perolehan suara masing-masing capres pada 22 Mei 2019. Jadi jika KPU ada kesalahan hitung hasil Pemilu, maka dapat mengajukan PHPU ke MK," ujar Subiyanto dalam acara Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Wartawan se-Indonesia di Cisarua, Bogor, Kamis, 25 April 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((BOW))
BERITA TERKAIT
