Hitung Cepat Tak Dilakukan Sembarangan
embaga survei yang tergabung dalam anggota Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menggelar Expose Data Quick Count Pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu (20/4). Foto: MI/Bary Fathahilah
Jakarta: Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) buka-bukaan soal hitung cepat Pemilu 2019. Menurut mereka, proses hitung cepat tak bisa dilakukan sembarangan.
Indobarometer yang tergabung dalam Persepi mengatakan, proses hitung cepat tak asal jadi. Menurut penanggung jawab hitung cepat Indobarometer, Asep Asepudin, pihaknya butuh waktu empat bulan, mulai dari persiapan hingga hasil hitung cepat keluar.
“Yang dipersiapkan itu banyak lho, tidak hanya lapangan, mulai dari server, setting, bikin program butuh waktu, kemudian desain sampling ke lapangan, distribusi. Juga butuh waktu,” kata Asep usai acara Expose Data Hasil Quick Count Pemilu 2019 di kawasan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 April 2019.
Tak hanya itu, kata dia, pihaknya juga harus menyiapkan supervisi, koordinator, asisten koordinator, call center, supervisor, surveyor (relawan) dan operator server. Dia mengungkap, pihak yang terlibat yakni 1.200 relawan, 20 supervisor, 34 koordinator untuk 34 provinsi, 64 asisten koordinator, 8 petugas call center, dan 2 operator server.
“Dari 1.200 TPS dikelola 1.200 orang, 1.200 orang diawasi 34 koordinator, kemudian koordinator dibantu asisten koordinator, paling banyak di Jawa,” urainya.
Asep mengungkap, 1.200 relawan yang disebar di seluruh Indonesia diawasi oleh dua tim. Yakni tim witness (bayangan) dan tim inti.
“Jadi saya tak khawatir meski jauh. Karena ada tim bayangan yang awasi tapi saling bebas, dan tidak saling kenal. Supaya saling mengecek,” jelasnya.
Soal integritas relawan, kata Asep, dalam pelaporan hasil TPS tak hanya melalui pesan singkat. Tapi, relawan harus melampirkan foto rekapitulasi suara C1 di tiap TPS yang dijaga.
“Saya percaya foto. Itu jadi pembanding, ketika dia kirim sms ke server kita pengecekan foto berdasarkan kode (relawaan), itu syarat dia dapat honor juga. Bentuk laporan sms dan foto,” ujarnya.
Asep menerangkan, para relawan sejak awal sudah harus hadir ke TPS dengan mengirimkan swafoto di depan TPS yang ditunjuk. Kemudian swafoto dikirim ke call center sebagai bukti hadir.
Baca: Persepi Duga Pelaporan Lembaga Survei Upaya Delegitimasi
Sementara itu, terkait dana penyelenggaraan hitung cepat, kata Asep, menggunakan dana pribadi. Namun, Asep enggan mengungkap berapa nilai yang dihabiskan.
“Dana sendiri, ya dari sebelumnya kan ada survei Pileg, Pilkada, ada keuntungan kita tabung untuk hitung cepat. Ada untuk investasi jangka panjang, sehingga tidak tergantung. Steril gitu,” tandasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DMR))
Indobarometer yang tergabung dalam Persepi mengatakan, proses hitung cepat tak asal jadi. Menurut penanggung jawab hitung cepat Indobarometer, Asep Asepudin, pihaknya butuh waktu empat bulan, mulai dari persiapan hingga hasil hitung cepat keluar.
“Yang dipersiapkan itu banyak lho, tidak hanya lapangan, mulai dari server, setting, bikin program butuh waktu, kemudian desain sampling ke lapangan, distribusi. Juga butuh waktu,” kata Asep usai acara Expose Data Hasil Quick Count Pemilu 2019 di kawasan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 April 2019.
Tak hanya itu, kata dia, pihaknya juga harus menyiapkan supervisi, koordinator, asisten koordinator, call center, supervisor, surveyor (relawan) dan operator server. Dia mengungkap, pihak yang terlibat yakni 1.200 relawan, 20 supervisor, 34 koordinator untuk 34 provinsi, 64 asisten koordinator, 8 petugas call center, dan 2 operator server.
“Dari 1.200 TPS dikelola 1.200 orang, 1.200 orang diawasi 34 koordinator, kemudian koordinator dibantu asisten koordinator, paling banyak di Jawa,” urainya.
Asep mengungkap, 1.200 relawan yang disebar di seluruh Indonesia diawasi oleh dua tim. Yakni tim witness (bayangan) dan tim inti.
“Jadi saya tak khawatir meski jauh. Karena ada tim bayangan yang awasi tapi saling bebas, dan tidak saling kenal. Supaya saling mengecek,” jelasnya.
Soal integritas relawan, kata Asep, dalam pelaporan hasil TPS tak hanya melalui pesan singkat. Tapi, relawan harus melampirkan foto rekapitulasi suara C1 di tiap TPS yang dijaga.
“Saya percaya foto. Itu jadi pembanding, ketika dia kirim sms ke server kita pengecekan foto berdasarkan kode (relawaan), itu syarat dia dapat honor juga. Bentuk laporan sms dan foto,” ujarnya.
Asep menerangkan, para relawan sejak awal sudah harus hadir ke TPS dengan mengirimkan swafoto di depan TPS yang ditunjuk. Kemudian swafoto dikirim ke call center sebagai bukti hadir.
Baca: Persepi Duga Pelaporan Lembaga Survei Upaya Delegitimasi
Sementara itu, terkait dana penyelenggaraan hitung cepat, kata Asep, menggunakan dana pribadi. Namun, Asep enggan mengungkap berapa nilai yang dihabiskan.
“Dana sendiri, ya dari sebelumnya kan ada survei Pileg, Pilkada, ada keuntungan kita tabung untuk hitung cepat. Ada untuk investasi jangka panjang, sehingga tidak tergantung. Steril gitu,” tandasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DMR))
BERITA TERKAIT
