Ma'ruf Tantang Prabowo Laporkan Kebocoran Anggaran
Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.
Jakarta: Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin menyayangkan pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tentang kebocoran anggaran. Dia mengimbau Prabowo melapor jika memiliki bukti, bukan koar-koar menuding sana sini.
"Bocornya di mana? Kalau ketahuan bocornya tinggal nunjukin. Tinggal perintah kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Kalau bocor enggak jelas, bocor di mana," kata Ma'ruf di kediamannya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 8 April 2019.
Menurut dia, jika memang dana bocor, ada dana yang mengalir dan bisa dibuktikan ke mana aliran dana tersebut. Ini berbeda jika yang dimaksud adalah potensi anggaran sehingga belum mengalir dan tidak bisa ditindak.
Ma'ruf menegaskan opini kebocoran negara sangat menyesatkan karena hal tersebut tidak dapat dibuktikan. Ia menantang Prabowo dan kubunya untuk menggandeng KPK untuk membuktikan hal tersebut.
"Ini yang dimaksud bocor itu yang mana? Tinggal dikejar saja sama KPK. Mana itu yang bocor," beber Ma'ruf.
Narasi penantang, kata dia, lebih kepada membangun opini tentang sesuatu yang belum jelas. Masyarakat diajak memercayai kebocoran anggaran yang nyatanya tak terjadi.
Sementara itu, kata Ma'ruf, pihak penantang tak bisa menjelaskan dengan rinci, bagaimana kebocoran tersebut. Lalu, kebocoran yang dimaksud juga tidak jelas dan narasinya berulang.
"Laporkan saja. Kan begitu. Kan gampang. Kalau enggak tahu bagaimana, bocornya di mana? Kan susah," tambah Ma'ruf.
Prabowo kembali mengungkit soal kebocoran anggaran negara. Tak hanya sekali, hampir setiap kampanye Prabowo membeberkan hal tersebut. Pada kampanye Minggu, 8 April 2019, Prabowo mengaku data ini dibenarkan KPK.
"Selama ini Prabowo katakan kebocoran anggaran Rp1.000 triliun, KPK katakan Rp2.000 triliun," tutur dia.
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan memang sempat menyebut pendapatan negara masih belum maksimal. Bahkan, dia menyebut ada kebocoran pendapatan negara yang jumlahnya hampir Rp2.000 triliun.
Baca: KPK Luruskan Soal Kebocoran Anggaran
"KPK mulai tahun kemarin tidak hanya konsen pada biaya atau keuangan negara yang dipakai pejabat penyelenggara negara agar sesuai tujuan. Mulai tahun kemarin sudah bicara berapa harusnya penerimaan seluruh daerah yang bisa diterima kalau tidak terjadi kebocoran," kata Basaria di Semarang, Senin, 1 April 2019.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang meluruskan pernyataan Basaria Panjaitan soal kebocoran anggaran Rp2 ribu triliun pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Yang dimaksud, kata dia, Indonesia justru berpotensi mendapatkan Rp4 ribu triliun di APBN.
"Saya mengatakan Indonesia ini bisa mengumpul sampai Rp4 ribu triliun, APBN kita sekarang kan Rp2.400 triliun, kami berdiskusi di banyak tempat, kita bisa mengejar Rp4 ribu triliun," kata Saut di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 8 April 2019.
Dia menyebut mendapatkan APBN sebesar Rp4 ribu triliun bukan suatu hal yang tidak mungkin. Namun, pemerintah harus memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari segala sektor.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Bocornya di mana? Kalau ketahuan bocornya tinggal nunjukin. Tinggal perintah kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Kalau bocor enggak jelas, bocor di mana," kata Ma'ruf di kediamannya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 8 April 2019.
Menurut dia, jika memang dana bocor, ada dana yang mengalir dan bisa dibuktikan ke mana aliran dana tersebut. Ini berbeda jika yang dimaksud adalah potensi anggaran sehingga belum mengalir dan tidak bisa ditindak.
Ma'ruf menegaskan opini kebocoran negara sangat menyesatkan karena hal tersebut tidak dapat dibuktikan. Ia menantang Prabowo dan kubunya untuk menggandeng KPK untuk membuktikan hal tersebut.
"Ini yang dimaksud bocor itu yang mana? Tinggal dikejar saja sama KPK. Mana itu yang bocor," beber Ma'ruf.
Narasi penantang, kata dia, lebih kepada membangun opini tentang sesuatu yang belum jelas. Masyarakat diajak memercayai kebocoran anggaran yang nyatanya tak terjadi.
Sementara itu, kata Ma'ruf, pihak penantang tak bisa menjelaskan dengan rinci, bagaimana kebocoran tersebut. Lalu, kebocoran yang dimaksud juga tidak jelas dan narasinya berulang.
"Laporkan saja. Kan begitu. Kan gampang. Kalau enggak tahu bagaimana, bocornya di mana? Kan susah," tambah Ma'ruf.
Prabowo kembali mengungkit soal kebocoran anggaran negara. Tak hanya sekali, hampir setiap kampanye Prabowo membeberkan hal tersebut. Pada kampanye Minggu, 8 April 2019, Prabowo mengaku data ini dibenarkan KPK.
"Selama ini Prabowo katakan kebocoran anggaran Rp1.000 triliun, KPK katakan Rp2.000 triliun," tutur dia.
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan memang sempat menyebut pendapatan negara masih belum maksimal. Bahkan, dia menyebut ada kebocoran pendapatan negara yang jumlahnya hampir Rp2.000 triliun.
Baca: KPK Luruskan Soal Kebocoran Anggaran
"KPK mulai tahun kemarin tidak hanya konsen pada biaya atau keuangan negara yang dipakai pejabat penyelenggara negara agar sesuai tujuan. Mulai tahun kemarin sudah bicara berapa harusnya penerimaan seluruh daerah yang bisa diterima kalau tidak terjadi kebocoran," kata Basaria di Semarang, Senin, 1 April 2019.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang meluruskan pernyataan Basaria Panjaitan soal kebocoran anggaran Rp2 ribu triliun pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Yang dimaksud, kata dia, Indonesia justru berpotensi mendapatkan Rp4 ribu triliun di APBN.
"Saya mengatakan Indonesia ini bisa mengumpul sampai Rp4 ribu triliun, APBN kita sekarang kan Rp2.400 triliun, kami berdiskusi di banyak tempat, kita bisa mengejar Rp4 ribu triliun," kata Saut di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 8 April 2019.
Dia menyebut mendapatkan APBN sebesar Rp4 ribu triliun bukan suatu hal yang tidak mungkin. Namun, pemerintah harus memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari segala sektor.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
