KPK Luruskan Soal Kebocoran Anggaran
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang - MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang meluruskan pernyataan Basaria Panjaitan soal kebocoran anggaran Rp2 ribu triliun pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Indonesia justru berpotensi mendapatkan Rp4 ribu triliun di APBN.
"Saya mengatakan Indonesia ini bisa mengumpul sampai Rp4 ribu triliun, APBN kita sekarang kan Rp2.400 triliun, kami berdiskusi di banyak tempat, kita bisa mengejar Rp4 ribu triliun," ujar Saut di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 8 April 2019.
Dia menyebut mendapatkan APBN sebesar Rp4 ribu triliun bukan suatu hal yang tidak mungkin. Namun, pemerintah harus memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari segala sektor.
Salah satu contohnya, saat KPK menyambangi Pemprov DKI Jakarta pada era Djarot Saiful Hidayat. KPK bisa memperoleh pendapatan dari DKI untuk APBN mencapai Rp7 triliun.
"Jadi kita mengejar itu, makanya kita datang ke bea cukai, datang ke pajak, ke perhubungan, datang ke pertambangan, dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya arti yang mungkin salah persepi," tutur dia.
Sebelumnya, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menyinggung soal kebocoran anggaran saat menghadiri Gerakan Elaborasi Rektor Akademisi Alumni & Aktivis Kampus Indonesia di Balai Kartini, Jumat, 5 April 2019. Berdasarkan hasil yang ia amati, kebocoran negara berkisar Rp1.000 triliun.
(Baca juga: JK: Anggaran Bocor karena Korupsi)
Namun, kata Prabowo, KPK menyatakan keuangan negara yang bocor Rp2.000 triliun. Hasil ini, menurut Prabowo membuktikan bahwa perhitungannya selama ini tidak asal.
"Saya bersyukur, salah satu pimpinan KPK bilang bahwa sebenarnya kebocoran yang dihitung KPK Rp2.000 triliun. Bahkan ada menteri yang mengatakan lose di sektor tertentu lebih dari itu. Jadi akhirnya yang benar siapa?" ucap Prabowo.
Menurut Prabowo, menghitung kebocoran Rp 1.000 triliun uang negara sangat mudah. Prabowo lantas menyindir pihak lain.
"Bisa nakut-nakuti, 02 akan hapus tahlilan, dirikan negara khilafah. Dia tidak bisa menjawab bagaimana kau atasi Rp2.000 triliun itu," tandas dia.
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyebut pendapatan negara masih belum maksimal. Bahkan, KPK menyebut ada kebocoran pendapatan negara yang jumlahnya hampir Rp2.000 triliun.
"KPK mulai tahun kemarin tidak hanya konsen pada biaya atau keuangan negara yang dipakai pejabat penyelenggara negara agar sesuai tujuan. Mulai tahun kemarin sudah bicara berapa harusnya penerimaan seluruh daerah yang bisa diterima kalau tidak terjadi kebocoran," kata Basaria dalam sambutan di Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Monitoring Online Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah antara Bank Jateng dengan Pemerintahan Daerah di Jawa tengah di Gumaya Tower Hotel, Semarang, Senin, 1 April 2019.
Menurut Basaria, angka itu didapat dari hasil penghitungan yang dilakukan Litbang KPK. Namun, ia tidak menjelaskan lebih detail mengenai hal tersebut.
"Perhitungan Litbang KPK, harusnya bisa terima Rp4.000 triliun, tapi kenyataannya APBN kita Rp2.000 triliun sekian, jadi hampir separuh, lebih mungkin. Kalau kita maksimal dan benar tidak ada kebocoran, maka Rp4.000 triliun bisa dicapai," ujar Basaria.
(Baca juga: Jokowi Tantang Prabowo Buktikan Isu Kebocoran)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
"Saya mengatakan Indonesia ini bisa mengumpul sampai Rp4 ribu triliun, APBN kita sekarang kan Rp2.400 triliun, kami berdiskusi di banyak tempat, kita bisa mengejar Rp4 ribu triliun," ujar Saut di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 8 April 2019.
Dia menyebut mendapatkan APBN sebesar Rp4 ribu triliun bukan suatu hal yang tidak mungkin. Namun, pemerintah harus memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari segala sektor.
Salah satu contohnya, saat KPK menyambangi Pemprov DKI Jakarta pada era Djarot Saiful Hidayat. KPK bisa memperoleh pendapatan dari DKI untuk APBN mencapai Rp7 triliun.
"Jadi kita mengejar itu, makanya kita datang ke bea cukai, datang ke pajak, ke perhubungan, datang ke pertambangan, dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya arti yang mungkin salah persepi," tutur dia.
Sebelumnya, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menyinggung soal kebocoran anggaran saat menghadiri Gerakan Elaborasi Rektor Akademisi Alumni & Aktivis Kampus Indonesia di Balai Kartini, Jumat, 5 April 2019. Berdasarkan hasil yang ia amati, kebocoran negara berkisar Rp1.000 triliun.
(Baca juga: JK: Anggaran Bocor karena Korupsi)
Namun, kata Prabowo, KPK menyatakan keuangan negara yang bocor Rp2.000 triliun. Hasil ini, menurut Prabowo membuktikan bahwa perhitungannya selama ini tidak asal.
"Saya bersyukur, salah satu pimpinan KPK bilang bahwa sebenarnya kebocoran yang dihitung KPK Rp2.000 triliun. Bahkan ada menteri yang mengatakan lose di sektor tertentu lebih dari itu. Jadi akhirnya yang benar siapa?" ucap Prabowo.
Menurut Prabowo, menghitung kebocoran Rp 1.000 triliun uang negara sangat mudah. Prabowo lantas menyindir pihak lain.
"Bisa nakut-nakuti, 02 akan hapus tahlilan, dirikan negara khilafah. Dia tidak bisa menjawab bagaimana kau atasi Rp2.000 triliun itu," tandas dia.
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyebut pendapatan negara masih belum maksimal. Bahkan, KPK menyebut ada kebocoran pendapatan negara yang jumlahnya hampir Rp2.000 triliun.
"KPK mulai tahun kemarin tidak hanya konsen pada biaya atau keuangan negara yang dipakai pejabat penyelenggara negara agar sesuai tujuan. Mulai tahun kemarin sudah bicara berapa harusnya penerimaan seluruh daerah yang bisa diterima kalau tidak terjadi kebocoran," kata Basaria dalam sambutan di Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Monitoring Online Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah antara Bank Jateng dengan Pemerintahan Daerah di Jawa tengah di Gumaya Tower Hotel, Semarang, Senin, 1 April 2019.
Menurut Basaria, angka itu didapat dari hasil penghitungan yang dilakukan Litbang KPK. Namun, ia tidak menjelaskan lebih detail mengenai hal tersebut.
"Perhitungan Litbang KPK, harusnya bisa terima Rp4.000 triliun, tapi kenyataannya APBN kita Rp2.000 triliun sekian, jadi hampir separuh, lebih mungkin. Kalau kita maksimal dan benar tidak ada kebocoran, maka Rp4.000 triliun bisa dicapai," ujar Basaria.
(Baca juga: Jokowi Tantang Prabowo Buktikan Isu Kebocoran)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
