Jabatan Ma'ruf di Dewan Pengawas Bank Lolos Verifikasi KPU
Ma'ruf Amin di Ponpes Jagat Arsy BSD, Tangerang Selatan, Sabtu, 13 Oktober 2018. Medcom.id/Farhan Dwitama
Jakarta: Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily mengatakan jabatan Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas di Bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah sudah terverifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jabatan tersebut terbukti tidak melanggar syarat pencalonan capres/cawapres yang ditetapkan undang-undang.
"Termasuk, soal jabatan beliau di bank syariah tersebut itu adalah jabatan yang sudah diverifikasi oleh KPU sendiri," kata Ace di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2019.
Kasus hampir serupa, KPU pernah mencoret seorang calon anggota legislatif (caleg) bernama Mirah. Caleg Partai Gerindra itu dicoret KPU dari daftar bakal caleg lantaran berstatus pegawai PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ), anak perusahaan BUMN, PT Jasa Marga. Mirah tak terima kemudian mengajukan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca Juga: TKN: Ma'ruf tak Punya Jabatan di BUMN
Bawaslu mengabulkan permohonan yang bersangkutan. Dengan dalih posisi sebagai karyawan atau pegawai anak perusahaan BUMN berbeda dengan pegawai BUMN. Atas dasar itu, Bawaslu mengabulkan gugatan Mirah dan memerintahkan KPU memasukan Mirah sebagai caleg DPR RI daerah pemilihan Jawa Barat VI.
"Kami berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Kiai Ma'ruf Amin dalam posisi sebagai dewan pengawas syariah itu sama sekali tidak melanggar Undang-undang Pemilu, sebagai karyawan atau sebagai pegawai BUMN," ujarnya.
Menurut Ace, posisi Ma'ruf tidak menyalahi UU Pemilu. Ia pun meminta kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mampu membedakan mana jabatan melanggar UU Pemilu dan tidak.
"Dalam kasus anggota dewan pengawas syariah, posisi Kiai Ma'ruf Amin bukan sebagai karyawan atau sebagai pegawai dari BUMN itu," ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
"Termasuk, soal jabatan beliau di bank syariah tersebut itu adalah jabatan yang sudah diverifikasi oleh KPU sendiri," kata Ace di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2019.
Kasus hampir serupa, KPU pernah mencoret seorang calon anggota legislatif (caleg) bernama Mirah. Caleg Partai Gerindra itu dicoret KPU dari daftar bakal caleg lantaran berstatus pegawai PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ), anak perusahaan BUMN, PT Jasa Marga. Mirah tak terima kemudian mengajukan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca Juga: TKN: Ma'ruf tak Punya Jabatan di BUMN
Bawaslu mengabulkan permohonan yang bersangkutan. Dengan dalih posisi sebagai karyawan atau pegawai anak perusahaan BUMN berbeda dengan pegawai BUMN. Atas dasar itu, Bawaslu mengabulkan gugatan Mirah dan memerintahkan KPU memasukan Mirah sebagai caleg DPR RI daerah pemilihan Jawa Barat VI.
"Kami berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Kiai Ma'ruf Amin dalam posisi sebagai dewan pengawas syariah itu sama sekali tidak melanggar Undang-undang Pemilu, sebagai karyawan atau sebagai pegawai BUMN," ujarnya.
Menurut Ace, posisi Ma'ruf tidak menyalahi UU Pemilu. Ia pun meminta kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mampu membedakan mana jabatan melanggar UU Pemilu dan tidak.
"Dalam kasus anggota dewan pengawas syariah, posisi Kiai Ma'ruf Amin bukan sebagai karyawan atau sebagai pegawai dari BUMN itu," ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
BERITA TERKAIT
