KPU Siap Hadapi Gugatan Pileg
Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ali Nurdin - Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.
Jakarta: Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ali Nurdin mengatakan pihaknya telah siap menghadapi gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif. KPU siap mejawab berbagai dalil yang diajukan pemohon.
"Sikap KPU tidak menutupi persoalan yang ada di lapangan bersikap jujur apa adanya. Tentunya dari tim lawyer kami akan bersikap profesional terhadap setiap persoalan yang dituduhkan pihak pemohon," ujar Ali di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2019.
Ali menyebut untuk mementahkan seluruh dalil pemohon, KPU telah melakukan pemetaan terhadap persoalan-persoalan sengketa pemilu di setiap provinsi dan masing-masing partai politik. Koordinasi dengan KPU di setiap provinsi hingga kabupaten dan kota juga telah dilakukan untuk menghadirkan alat bukti yang kuat.
Adapun alat bukti yang dihadirkan KPU meliputi dokumen formulir hingga sertifikasi di setiap proses pemungutan suara dan penghitungan suara. Alat bukti telah diserahkan kepada panitera MK pada Jumat, 5 Juli 2019.
"Karena ini proses pemungutan dan penghitungan pada tingkat TPS, dalam bentuk formulir C1 Plano C1 yang merupakan sertifikat hasil rekapitulasi atau dokumen C yang merupakan berita acara, atau dokumen C2 yang merupakan pernyataan keberatan atau secara khusus," beber dia.
(Baca juga: KPU Belum Menyiapkan Saksi untuk Sengketa Pileg)
Ali menambahkan pihaknya juga mendapat masukan, baik dari Ketua KPU Arief Budiman, Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Hasyim Asyari hingga ahli hukum pidana Eddy Hiariej.
Hari ini, sidang PHPU pileg dimulai. Informasi yang dihimpun Medcom.id melalui laman mkri.id, sidang hari ini dijadwalkan pada pukul 08.00 WIB, 10.30 WIB, 13.30 WIB, 14.00 WIB dan 16.00 WIB. Pada persidangan perdana, sebanyak 64 perkara yang telah teregistrasi akan disidangkan.
Sidang PHPU legislatif akan berlangsung 9 hingga 12 Juli 2019. Kemudian, sidang pemeriksaan akan digelar pada 15 sampai 30 Juli 2019. Sementara itu, pembacaan putusan hasil PHPU legislatif diagendakan pada 6 hingga 9 Agustus 2019.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan bersikap terbuka selama jalanya Persidangan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. KPU akan menjadi pihak termohon dalam sidang pendahuluan PHPU pileg.
mengatakan telah mendapatkan Hasilnya KPU akan mengedepankan asas kejujuran dan keterbukaan dari setiap dalil-dalil yang dilontarkan pihak pemohon.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
"Sikap KPU tidak menutupi persoalan yang ada di lapangan bersikap jujur apa adanya. Tentunya dari tim lawyer kami akan bersikap profesional terhadap setiap persoalan yang dituduhkan pihak pemohon," ujar Ali di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2019.
Ali menyebut untuk mementahkan seluruh dalil pemohon, KPU telah melakukan pemetaan terhadap persoalan-persoalan sengketa pemilu di setiap provinsi dan masing-masing partai politik. Koordinasi dengan KPU di setiap provinsi hingga kabupaten dan kota juga telah dilakukan untuk menghadirkan alat bukti yang kuat.
Adapun alat bukti yang dihadirkan KPU meliputi dokumen formulir hingga sertifikasi di setiap proses pemungutan suara dan penghitungan suara. Alat bukti telah diserahkan kepada panitera MK pada Jumat, 5 Juli 2019.
"Karena ini proses pemungutan dan penghitungan pada tingkat TPS, dalam bentuk formulir C1 Plano C1 yang merupakan sertifikat hasil rekapitulasi atau dokumen C yang merupakan berita acara, atau dokumen C2 yang merupakan pernyataan keberatan atau secara khusus," beber dia.
(Baca juga: KPU Belum Menyiapkan Saksi untuk Sengketa Pileg)
Ali menambahkan pihaknya juga mendapat masukan, baik dari Ketua KPU Arief Budiman, Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Hasyim Asyari hingga ahli hukum pidana Eddy Hiariej.
Hari ini, sidang PHPU pileg dimulai. Informasi yang dihimpun Medcom.id melalui laman mkri.id, sidang hari ini dijadwalkan pada pukul 08.00 WIB, 10.30 WIB, 13.30 WIB, 14.00 WIB dan 16.00 WIB. Pada persidangan perdana, sebanyak 64 perkara yang telah teregistrasi akan disidangkan.
Sidang PHPU legislatif akan berlangsung 9 hingga 12 Juli 2019. Kemudian, sidang pemeriksaan akan digelar pada 15 sampai 30 Juli 2019. Sementara itu, pembacaan putusan hasil PHPU legislatif diagendakan pada 6 hingga 9 Agustus 2019.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan bersikap terbuka selama jalanya Persidangan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. KPU akan menjadi pihak termohon dalam sidang pendahuluan PHPU pileg.
mengatakan telah mendapatkan Hasilnya KPU akan mengedepankan asas kejujuran dan keterbukaan dari setiap dalil-dalil yang dilontarkan pihak pemohon.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
