Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons pernyataan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan terkait terbatasnya kebebasan berpendapat. Jokowi bakal membuka ruang evaluasi terkait hal itu.

"Kalau saya baca dari pernyataan presiden, beliau juga menyatakan bahwa dijadikan bahan evaluasi. Artinya beliau tidak memberikan penolakan juga terhadap apa yang disampaikan Pak Anies," kata anggota Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin Nurcahyo AJ saat dihubungi, Jumat, 15 Desember 2023.

Kritik yang disampaikan Anies terkait kebebasan berpendapat dan indeks demokrasi Indonesia yang menurun, sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Hal ini menjadi salah satu perhatian Anies yang mesti diperbaiki ke depan.
 

Baca: Pasangan Amin Ditargetkan Raih 40% Suara di Majalengka

"Seperti yang kita ketahui dan rasakan bersama, ada kehati-hatian warga dalam berekspresi, masih menyebut konoha atau wakanda. Tentunya ini menjadi semacam warning untuj kita semua ada apa dengan kebebasan kita," kata Nurcahyo.

Kondisi ini diperparah dengan adanya berbagai kasus yang berpotensi dijerat dengan pasal karet. Nurcahyo mencontohkan kasus Jrinx yang mengkritisi WHO atau Dandi Laksono yang menulis tentang kondisi Papua dan Wamena.

"Pak Anies juga menyampaikan bahwa indeks demokrasi Menurun. Nah kejelihan Pak Anies melihat data ini secara bersama harus disadari kita sebagai anak bangsa, para capres beserta partai politiknya memang ada hal-hal yang kurang dan masih bisa diperbaiki," ungkapnya.

Di sisi lain, jubir AMIN Angga Putra Fidrian merespons penyaluran bansos oleh fungsionaris partai. Hal tersebut harus dievaluasi bersama. Program pemerintah harus jadi milik pemerintah, bukan jadi milik paslon tertentu.

"Program pemerintah harus jadi milik pemerintah bukan paslon tertentu, yang tentu memberikan peluang tidak adil bagi paslon yang tidak didukungnya," ucapnya.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ADN))