Ini Aturan Main Sidang Sengketa Pilpres yang Dihadiri 4 Menteri dan DKPP
Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) memangil empat menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ada aturan main yang harus dipatuhi seluruh peserta sidang yang dijadwalkan diselenggarakan pada 5 April 2024 itu.
Ketua MK Suhartoyo menjelaskan aturan main yang dimaksud yaitu pihak pemohon, termohon, dan terkait tak diperbolehkan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan hanya diajukan oleh Hakim Konstitusi.
"Jadi yang melakukan pendalaman hanya para hakim," kata Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Senin, 1 April 2024.
Keempat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Suhartoyo mengungkapkan aturan main tersebut dibuat karena pemanggilan tersebut untuk mengakomodasi kepentingan hakim. Dia membantah pemanggilan pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pengawas penyelenggara pemilu itu memenuhi pengajuan yang disampaikan pihak Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Karena ini keterangan yang diminta oleh mahkamah, maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan," jelas Suhartoyo.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) didesak memanggil empat menteri ihwal bantuan sosial (bansos). Kehadiran keempat menteri sangat penting untuk menjelaskan keterkaitan mereka terkait dugaan bansos untuk kepentingan elektoral Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Keempat pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Kami melihat adanya penyalahgunaan bansos untuk kepentingan electoral. Kami ingin melihat dan mendengar keterangan meraka alasan politisasi bansos menjelang Pemlu Tahun 2024,” kata anggota tim hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Maqdir Ismail, kepada Media Indonesia, Senin, 1 April 2024.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
Ketua MK Suhartoyo menjelaskan aturan main yang dimaksud yaitu pihak pemohon, termohon, dan terkait tak diperbolehkan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan hanya diajukan oleh Hakim Konstitusi.
"Jadi yang melakukan pendalaman hanya para hakim," kata Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Senin, 1 April 2024.
Keempat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
| Baca juga: MK Panggil 4 Menteri dan DKPP pada Jumat Pekan Ini |
Suhartoyo mengungkapkan aturan main tersebut dibuat karena pemanggilan tersebut untuk mengakomodasi kepentingan hakim. Dia membantah pemanggilan pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pengawas penyelenggara pemilu itu memenuhi pengajuan yang disampaikan pihak Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Karena ini keterangan yang diminta oleh mahkamah, maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan," jelas Suhartoyo.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) didesak memanggil empat menteri ihwal bantuan sosial (bansos). Kehadiran keempat menteri sangat penting untuk menjelaskan keterkaitan mereka terkait dugaan bansos untuk kepentingan elektoral Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Keempat pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Kami melihat adanya penyalahgunaan bansos untuk kepentingan electoral. Kami ingin melihat dan mendengar keterangan meraka alasan politisasi bansos menjelang Pemlu Tahun 2024,” kata anggota tim hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Maqdir Ismail, kepada Media Indonesia, Senin, 1 April 2024.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
BERITA TERKAIT
