Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Partai Demokrat
Ilustrasi sidang sengketa hasil Pilpres di MK. Foto: MI/Rommy Pujianto
Jakarta: Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menegur kuasa hukum Partai Demokrat, Ardy Mbalembout dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) legislatif. Ardy disemprot Arief lantaran menyinggung hal politis di persidangan.
Teguran Arief ini berawal saat MK sedang mendengarkan jawaban Demokrat selaku pihak terkait dalam perkara PHPU Pileg DPR RI daerah Pemilihan Sulawesi Barat yang diajukan PDI-Perjuangan. Ardy saat itu menyebut PDIP diuntungkan lantaran sejumlah kadernya menempati jabatan kepala daerah di Sulbar.
"Kabupaten Mamuju Utara bupatinya adalah Ketua DPD PDIP, kemudian (Bupati) Kabupaten Mamuju Tengah juga adalah ayah dari Anggota DPR RI nomor urut 3. Kemudian di Kabupaten Mamasa," kata Ardy di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019.
Arief lalu menilai keterangan itu bersifat asumtif. Menurut Arief kedudukan seseorang di jabatan eksekutif tak serta merta membuatnya dapat memengaruhi hasil pemilihan umum.
Namun begitu, Ardy tetap bersikeras jabatan kepala daerah yang diemban kader-kader PDIP menguntungkan partai berlogo banteng itu dalam pileg di Sulbar.
"Kami hanya mencoba menyampaikan fakta secara politis di sana," ujar Ardy.
Mendengar pernyataan tersebut, Arief langsung meradang. Dia meminta persoalan politis tak dibawa-bawa ke muka persidangan.
"Di sini kan penyelesaian hasil pemilu ini bukan politis, tapi hukum. Kalau yang direspons soal politis ya tidak di sini. Tidak ada artinya dan tidak akan menjadi pertimbangan oleh Mahkamah kalau yang politis kayak begitu," tegas Arief.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DMR))
Teguran Arief ini berawal saat MK sedang mendengarkan jawaban Demokrat selaku pihak terkait dalam perkara PHPU Pileg DPR RI daerah Pemilihan Sulawesi Barat yang diajukan PDI-Perjuangan. Ardy saat itu menyebut PDIP diuntungkan lantaran sejumlah kadernya menempati jabatan kepala daerah di Sulbar.
"Kabupaten Mamuju Utara bupatinya adalah Ketua DPD PDIP, kemudian (Bupati) Kabupaten Mamuju Tengah juga adalah ayah dari Anggota DPR RI nomor urut 3. Kemudian di Kabupaten Mamasa," kata Ardy di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019.
Arief lalu menilai keterangan itu bersifat asumtif. Menurut Arief kedudukan seseorang di jabatan eksekutif tak serta merta membuatnya dapat memengaruhi hasil pemilihan umum.
Namun begitu, Ardy tetap bersikeras jabatan kepala daerah yang diemban kader-kader PDIP menguntungkan partai berlogo banteng itu dalam pileg di Sulbar.
"Kami hanya mencoba menyampaikan fakta secara politis di sana," ujar Ardy.
Mendengar pernyataan tersebut, Arief langsung meradang. Dia meminta persoalan politis tak dibawa-bawa ke muka persidangan.
"Di sini kan penyelesaian hasil pemilu ini bukan politis, tapi hukum. Kalau yang direspons soal politis ya tidak di sini. Tidak ada artinya dan tidak akan menjadi pertimbangan oleh Mahkamah kalau yang politis kayak begitu," tegas Arief.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DMR))
BERITA TERKAIT
