Jakarta: Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menyayangkan bukti-bukti Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiagaga Uno yang dibawa untuk sengketa hasil pemilihan presiden. Menurut Bara, bukti-bukti yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi hanya berupa tautan atau pemberitaan di media online.

"Kalau berdasarkan apa yang kita lihat dilaporan media, memang ternyata bukti-buktinya kurang valid ya," ujar Bara di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2019.

Ia menyoal salah satu link berita yang dibawa sebagai bukti, yakni peresmian Moda Transportasi Terpadu (MRT) oleh Presiden Joko Widodo. BPN menuding Joko Widodo-Ma'ruf Amin melakukan vote buying atau pembelian suara dari peresmian itu. 

Menurut Bara, tak ada yang salah dari acara peresmian itu. Mengingat, Jokowi merupakan Presiden resmi yang terpilih di 2014, dan pembangunan infrastruktur itu merupakan program pembangunan di masa kerjanya. Menurut Bara, peresmian MRT oleh Jokowi merupakan hal yang wajar. 

(Baca juga: Pernyataan SBY Jadi Bukti Gugatan Prabowo-Sandi)

Sebab, sebagai petahana memang keuntungan bagi Jokowi menampilkan prestasi kerja. Bara menilai tidak ada penyuapan yang dilakukan Jokowi. 

"Itu kan nonsense. Di mana pun incumbent ya berusaha menyelesaikan pekerjaan sebelum pemilu. Sangat wajar," kata Bara.

Lebih lanjut, Bara juga menyangsikan ucapan Ketua Tim Hukum BPN, Bambang Widjojanto (BW), yang menuding MK sebagai bagian rezim korup. Ucapan BW menyeret dua dimensi berbeda, sehingga terkesan mempolitisasi proses hukum.

Bara melihat, hal tersebut merupakan tindakan brutal dari seorang pengacara. Karena, tugas pengacara murni berkonsentrasi pada bukti-bukti hukum yang diajukan.

"Bukan dengan melakukan statement politik dan memframing bahwa MK bagian dari rezim korup. Padahal MK belum juga bekerja," kata dia.

(Baca juga: Gugatan Prabowo-Sandi Masih Andalkan Kliping Berita)
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((REN))