91 Petugas KPPS Meninggal, Pemilu 2019 Perlu Dievaluasi
Hidayat Nur Wahid--MI/Adam Dwi
Jakarta: Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu memberi perhatian serius maraknya petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dalam tugas. Perlu ada evaluasi sistem pemilu yang pertama kali digelar serentak.
"Tidak boleh kita anggap sebagai sekadar peristiwa biasa. Ini barang kali bagian dari yang harus mengingatkan secara serius bahwa sistem pemilu yang sekarang sedang diberlakukan ini tidak sesuai dengan harapan," kata Hidayat di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 23 April 2019.
Sistem pemilu serentak sudah semestinya dievaluasi. Pemilu adalah pesta hajatan rakyat lima tahun. Tidak seharusnya pesta justru menghadirkan musibah apalagi sampai menilai korban jiwa.
"Pastilah demokrasi adalah pesta dan pesta itu harusnya tidak menghadirkan korban dan ini korbannya sudah sangat banyak," jelas Hidayat.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan negara harus hadir memberikan santunan kepada keluarga korban. Skema santunannya perlu dibicarakan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Keuangan.
"Besarannya silahkan berapa, tapi berapapun itu pasti akan memberikan satu pembuktian bahaa negara tidak abai, atau KPU tidak hanya menyelenggarakan pemilu," jelasnya.
Baca: Puluhan KPPS Meninggal, JK: Pemilu 2019 Terumit
Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus memperbaharui jumlah petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) baik itu yang meninggal dunia maupun sakit. Total per Senin 22 April tercatat 91 petugas KPPS meninggal dunia.
"Jumlah update terakhir petugas penyelnggara pemilu yang tertimpa musibah itu sebanyak 91 orang meninggal dunia, kemudian 374 orang sakit," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin 22 April 2019.
Jumlah korban meninggal dan sakit tersebar di 19 provinsi. Sebagian besar sakit karena kelelahan. Terbanyak ada Provinsi Sulawesi Selatan dengan 130 kasus, disusul Sulawesi Tengah dengan 85 kasus dan Jawa Tengah 58 kasus.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
"Tidak boleh kita anggap sebagai sekadar peristiwa biasa. Ini barang kali bagian dari yang harus mengingatkan secara serius bahwa sistem pemilu yang sekarang sedang diberlakukan ini tidak sesuai dengan harapan," kata Hidayat di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 23 April 2019.
Sistem pemilu serentak sudah semestinya dievaluasi. Pemilu adalah pesta hajatan rakyat lima tahun. Tidak seharusnya pesta justru menghadirkan musibah apalagi sampai menilai korban jiwa.
"Pastilah demokrasi adalah pesta dan pesta itu harusnya tidak menghadirkan korban dan ini korbannya sudah sangat banyak," jelas Hidayat.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan negara harus hadir memberikan santunan kepada keluarga korban. Skema santunannya perlu dibicarakan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Keuangan.
"Besarannya silahkan berapa, tapi berapapun itu pasti akan memberikan satu pembuktian bahaa negara tidak abai, atau KPU tidak hanya menyelenggarakan pemilu," jelasnya.
Baca: Puluhan KPPS Meninggal, JK: Pemilu 2019 Terumit
Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus memperbaharui jumlah petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) baik itu yang meninggal dunia maupun sakit. Total per Senin 22 April tercatat 91 petugas KPPS meninggal dunia.
"Jumlah update terakhir petugas penyelnggara pemilu yang tertimpa musibah itu sebanyak 91 orang meninggal dunia, kemudian 374 orang sakit," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin 22 April 2019.
Jumlah korban meninggal dan sakit tersebar di 19 provinsi. Sebagian besar sakit karena kelelahan. Terbanyak ada Provinsi Sulawesi Selatan dengan 130 kasus, disusul Sulawesi Tengah dengan 85 kasus dan Jawa Tengah 58 kasus.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
BERITA TERKAIT
