Puluhan KPPS Meninggal, JK: Pemilu 2019 Terumit
Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) usai bersilaturahmi dengan para pimpinan ormas Islam. Biropers setwapres
Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) (JK) angkat bicara terkait puluhan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia usai Pemilu 2019. JK menilai hal itu disebabkan rumitnya pemilu yang berlangsung serentak.
"Itulah yang kita khawatirkan sejak awal. Bahwa ini pemilu yang terumit, ternyata ada korbannya baik di kalangan KPPS dan juga di kepolisian ada korban," kata JK di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin, 22 April 2019.
JK tak ingin kejadian ini terulang pada pemilu berikutnya. Karena itu, dia berharap ke depan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (Pileg) tak lagi digelar serentak.
"Tentu harus evaluasi yang keras. Salah satu hasil evaluasi, dipisahkan antara pilpres dengan pileg itu supaya bebannya jangan terlalu berat. Termasuk juga caleg-caleg itu tertutup. Pilih partai saja, sehingga tidak terjadi keruwetan menghitung," ungkap JK.
Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan pemerintah dan DPR harus segera menyiapkan aturan perundang-undangannya sejak dini, bila ingin memisahkan pilpres dan pileg pada pemilu ke depan. Sehingga, penyelenggara pemilu tidak terganggu dengan gugatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam mempersiapkan proses pesta demokrasi.
"Menurut saya harus diagendakan undang-undang (pemilu) itu di awal-awal pemerintahan. Jangan menjelang berakhir. Kalau menjelang berakhir perdebatannya enggak selesai-selesai. Jadi, pemerintahan tahun pertama itu diperbaiki sistem itu semua. Sehingga kalau ada penyempurnaan, melalui judicial review dan sebagainya bisa jalan jauh sebelum mendekati pemilu," ujar Mahfud.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus mendata jumlah KPPS yang meninggal dunia maupun sakit. Total per Senin, 22 April 2019, tercatat 91 KPPS meninggal dunia.
"Jumlah update terakhir petugas penyelenggara pemilu yang tertimpa musibah itu sebanyak 90 orang meninggal dunia, kemudian 374 orang sakit," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin 22 April 2019.
Jumlah korban meninggal dan sakit tersebar di 19 provinsi. Sebagian besar sakit karena kelelahan. Terbanyak ada Provinsi Sulawesi Selatan dengan 130 kasus, disusul Sulawesi Tengah dengan 85 kasus, dan Jawa Tengah 58 kasus.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"Itulah yang kita khawatirkan sejak awal. Bahwa ini pemilu yang terumit, ternyata ada korbannya baik di kalangan KPPS dan juga di kepolisian ada korban," kata JK di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin, 22 April 2019.
JK tak ingin kejadian ini terulang pada pemilu berikutnya. Karena itu, dia berharap ke depan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (Pileg) tak lagi digelar serentak.
"Tentu harus evaluasi yang keras. Salah satu hasil evaluasi, dipisahkan antara pilpres dengan pileg itu supaya bebannya jangan terlalu berat. Termasuk juga caleg-caleg itu tertutup. Pilih partai saja, sehingga tidak terjadi keruwetan menghitung," ungkap JK.
Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan pemerintah dan DPR harus segera menyiapkan aturan perundang-undangannya sejak dini, bila ingin memisahkan pilpres dan pileg pada pemilu ke depan. Sehingga, penyelenggara pemilu tidak terganggu dengan gugatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam mempersiapkan proses pesta demokrasi.
"Menurut saya harus diagendakan undang-undang (pemilu) itu di awal-awal pemerintahan. Jangan menjelang berakhir. Kalau menjelang berakhir perdebatannya enggak selesai-selesai. Jadi, pemerintahan tahun pertama itu diperbaiki sistem itu semua. Sehingga kalau ada penyempurnaan, melalui judicial review dan sebagainya bisa jalan jauh sebelum mendekati pemilu," ujar Mahfud.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus mendata jumlah KPPS yang meninggal dunia maupun sakit. Total per Senin, 22 April 2019, tercatat 91 KPPS meninggal dunia.
"Jumlah update terakhir petugas penyelenggara pemilu yang tertimpa musibah itu sebanyak 90 orang meninggal dunia, kemudian 374 orang sakit," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin 22 April 2019.
Jumlah korban meninggal dan sakit tersebar di 19 provinsi. Sebagian besar sakit karena kelelahan. Terbanyak ada Provinsi Sulawesi Selatan dengan 130 kasus, disusul Sulawesi Tengah dengan 85 kasus, dan Jawa Tengah 58 kasus.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
