Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Foto: Antara/Galih Pradipta
Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Foto: Antara/Galih Pradipta

BPN Prabowo-Sandi Tuding KPU Lepas Tangan

Pemilu debat capres cawapres
07 Januari 2019 20:58
Jakarta: Tim Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi DKI Jakarta menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) lepas tangan. Hal ini diutarakan setelah KPU membatalkan format pembacaan visi-misi kedua Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada debat tanggal 9 Januari 2019 mendatang.
 
"Acaranya dibatalkan, acara yang sepakat seperti format diawal, kemudian diserahkan kepada paslon masing-masing, nanti difasilitasi oleh KPU. Nah, ini maksud saya, ini lepas tangan gitu loh," ujar anggota Tim Advokasi BPN Prabowo-Sandi, Yupen Hadi saat mendatangi Gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Senin, 7 Januari 2018.
 
Baca juga: Bocoran Pertanyaan Buat Debat Lebih Interaktif

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Yupen merasa KPU tidak menjalankan tugasnya sebagai penengah bagi kedua paslon. Sebaiknya lanjut dia, KPU perlu mendudukkan kedua belah pihak dan mendiskusikannya secara bersama-sama.
 
"Maunya didudukkan di satu tempat sebelum acara debat atau beberapa hari sebelumnya dalam satu forum yang kurang lebih sama marwahnya dengan debat. Disampaikan bersama-sama baik oleh paslon ataupun timses, terserahlah," ujar Yupen.
 
Sementara komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, keputusan pembatalan pembacaan visi-misi kedua paslon sudah disepakati bersama. Pembatalan dilakukan, karena KPU tidak menemukan kesepakatan mengenai siapa yang akan menyampaikan visi misi tersebut dalam debat.
 
"Karena semata-mata tidak mendapatkan kesepakatan di antara kedua belah pihak tentang siapa yang harus menyampaikan," tegas Pramono Senin, 7 Januari 2019.
 
Baca juga: Fadli: Debat Pilpres Tak Asyik
 
Menurut Pramono, KPU sudah menjalankan tugasnya untuk memfasilitasi penyampaian visi misi dari masing-masing paslon melalui sosialiasi di media massa. Ia juga menuturkan visi dan misi berbeda halnya dengan debat yang wajib disampaikan langsung oleh masing-masing kandidat.
 
"Ini yang disalahpahami, seolah-olah visi misi harus disampaikan oleh kandidatnya. Padahal itu jelas di UU difasilitasi oleh KPU untuk menyebarkan luaskan visi misi melalui laman KPU atau melalui media penyiaran," kata Pramono. (Santa Cicilia Sinabariba)
 

(MBM)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif