Permohonan PSI soal Citra Diri Ditolak MK
MK. Foto: MI/Atet Dwi Pramadia.
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai besutan Grace Natalie itu yang mengajukan uji materi terkait frasa "citra diri" yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Amar putusan mengadili, dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman di Gedung MK Jakarta, Kamis, 24 Januari 2019.
Mahkamah berpendapat permohonan PSI berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 1 angka 35 UU Pemilu sepanjang frasa "dan atau citra diri" tidak beralasan menurut hukum. MK menjelaskan awalnya UU Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengatur kampanye yang menampilkan citra diri calon atau pasangan calon tanpa mencantumkan visi, misi, atau programnya, dapat terhindar dari pengawasan penyelenggara pemilu.
Untuk mengatasi kelemahan regulasi pemilu sebelumnya, UU Pemilu kemudian mengadopsi frasa "citra diri" dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu. Dengan dimasukannya frasa tersebut melalui penggunaan rumusan alternatif, tidak ada lagi kampanye pemilu yang tidak dapat diatur dan diawasi.
"Dalam konteks ini, regulasi Pemilu sesungguhnya hendak menjaga agar kampanye berjalan secara adil dan dapat diawasi sehingga dapat menopang berjalannya pemilu secara jujur dan adil," ujar majelis hakim.
Dengan demikian, Mahkamah menyebutkan tidak ada lagi peserta atau pihak lain yang mencoba untuk memanfaatkan celah hukum yang ada untuk berkampanye secara terselubung. Semua bentuk kampanye akan terjangkau oleh lembaga pengawas pemilu.
Baca: Bawaslu Terima 309 Laporan Pelanggaran Kampanye
Selain itu, Mahkamah juga berpendapat keberadaan frasa "citra diri" sesungguhnya juga tidak membuka ruang untuk tindakan sewenang-wenang penyelenggara pemilu. "Dalam arti, penyelenggara Pemilu tidak dapat menafsirkan frasa tersebut secara lentur," lanjut majelis hakim.
Penindakan sewenang-wenang akan sangat sulit terjadi karena maksud frasa "citra diri" telah jelas dan mencakup segala tindakan peserta pemilu terkait pencitraan dirinya. Kendati demikian, bila dalam pelaksanaan penyelenggara pemilu menerapkan norma itu secara berbeda, MK menilai hal itu lebih sebagai pelanggaran terhadap prinsip profesionalitas dan bukan masalah konstitusionalitas norma.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Amar putusan mengadili, dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman di Gedung MK Jakarta, Kamis, 24 Januari 2019.
Mahkamah berpendapat permohonan PSI berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 1 angka 35 UU Pemilu sepanjang frasa "dan atau citra diri" tidak beralasan menurut hukum. MK menjelaskan awalnya UU Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengatur kampanye yang menampilkan citra diri calon atau pasangan calon tanpa mencantumkan visi, misi, atau programnya, dapat terhindar dari pengawasan penyelenggara pemilu.
Untuk mengatasi kelemahan regulasi pemilu sebelumnya, UU Pemilu kemudian mengadopsi frasa "citra diri" dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu. Dengan dimasukannya frasa tersebut melalui penggunaan rumusan alternatif, tidak ada lagi kampanye pemilu yang tidak dapat diatur dan diawasi.
"Dalam konteks ini, regulasi Pemilu sesungguhnya hendak menjaga agar kampanye berjalan secara adil dan dapat diawasi sehingga dapat menopang berjalannya pemilu secara jujur dan adil," ujar majelis hakim.
Dengan demikian, Mahkamah menyebutkan tidak ada lagi peserta atau pihak lain yang mencoba untuk memanfaatkan celah hukum yang ada untuk berkampanye secara terselubung. Semua bentuk kampanye akan terjangkau oleh lembaga pengawas pemilu.
Baca: Bawaslu Terima 309 Laporan Pelanggaran Kampanye
Selain itu, Mahkamah juga berpendapat keberadaan frasa "citra diri" sesungguhnya juga tidak membuka ruang untuk tindakan sewenang-wenang penyelenggara pemilu. "Dalam arti, penyelenggara Pemilu tidak dapat menafsirkan frasa tersebut secara lentur," lanjut majelis hakim.
Penindakan sewenang-wenang akan sangat sulit terjadi karena maksud frasa "citra diri" telah jelas dan mencakup segala tindakan peserta pemilu terkait pencitraan dirinya. Kendati demikian, bila dalam pelaksanaan penyelenggara pemilu menerapkan norma itu secara berbeda, MK menilai hal itu lebih sebagai pelanggaran terhadap prinsip profesionalitas dan bukan masalah konstitusionalitas norma.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
