Jakarta: Masa kampanye Pemilu serentak 2019 telah berjalan selama satu bulan lebih. Dalam kurun waktu tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima 309 pengaduan dugaan pelanggaran kampanye.

"Iya benar, sudah ada 309 dugaan pelanggaran kampanye," kata Anggota Bawaslu bidang penindakan, Ratna Dewi Pettalolo ketika dikonfirmasi Medcom.id, Jumat, 26 Oktober 2018.

Berdasarkan data yang diterima Medcom.id, 309 dugaan pelanggaran itu bersumber dari 110 laporan dan 199 temuan. Pelanggaran administrasi merupakan jenis yang paling banyak ditangani Bawaslu. "Pelanggaran administrasi paling banyak dilakukan, ada 128 kasus," imbuh Ratna.

Jenis pelanggaran kampanye lainnya yang diterima Bawaslu adalah 15 pelanggaran ASN, 13 pelanggaran pidana, 26 pelanggaran etik, 39 dalam penanganan, 35 pelanggaran hukum lainnya, dan 53 lainnya bukan merupakan pelanggaran.

Baca: Bawaslu Kebanjiran Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye

Sementara terkait subjek yang dilaporkan, lanjut Ratna, yang paling banyak adalah peserta pemilu. "Ada 134 peserta pemilu yang dilaporkan karena diduga melakukan pelanggaran kampanye," tandasnya.

Selain peserta, sejumlah pihak lain juga turut dilaporkan, yaitu 54 anggota tim kampanye, 23 pejabat, 15 ASN, dan 30 penyelenggara.

Masa kampanye Pemilu Serentak 2019 telah dimulai sejak 23 September 2018. Masa kampanye berlangsung hingga 13 April 2019.

"Angka ini sebetulnya cukup tinggi sebab kami berharap pemilu tidak ada pelanggaran. Ini masih ada enam bulan lagi sehingga kami harapkan nanti justru berkurang, bukan bertambah," tandas Ratna, Rabu 24 Oktober 2018.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((YDH))