BPN: Tak Akan Ada Tindakan Inkonstitusional
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno saat deklarasi kemenangan di Jalan Kertanegara. ANT/Indrianto Eko.
Jakarta: Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menanggapi surat pemberitahuan penarikan kader Partai Demokrat. BPN meyakinkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kekhawatiran tindakan inkonstitusional tak akan terjadi.
"Enggak enggak akan ada. Semua orang mendengar Pak Prabowo pidato sama kita mengajak masyarakat menjaga ketertiban kesejukan tapi tetap tanpa melalui pengawalan," kata Juru Bicara BPN Irfan Yusuf saat dihubungi Medcom.id, Sabtu, 20 April 2019.
Baca: SBY Larang Kader Demokrat Ikut Kegiatan Inkonstitusional
Cucu pendiri Nahdhatul Ulama (NU) KH Hasyim Asyari itu menyebut Prabowo tak akan mengambil tindakan inkonstitusional. Buktinya, Prabowo meminta masyarakat yang membludak di kediamannya saat deklarasi beberapa waktu lalu tetap menjaga ketertiban.
"Bahkan selembar plastik pun jangan sampai tersisa yang mengganggu kenyamanan setiap orang jadi tetap kita berusaha menjaga ketertiban Insyaallah enggak ada (tindakan inkonstitusional)," jelas Irfan.
Irfan mewanti-wanti penyelenggara pemilu agar tetap jujur dan adil selama proses rekapitulasi suara. Pendukung Prabowo-Sandiaga, kata dia, akan menerima hasil yang dikeluarkan KPU.
"Saya kira apa pun hasilnya diterima tapi kalau ada satu dua tiga pelanggaran ketidakadilan pasti banyak yang kecewa kekecewaan bisa bermacam-macam," jelasnya.
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi arahan pada kadernya melalui surat edaran. Salah satunya agar politisi Demokrat tak mengikuti kegiatan inkonstitusional.
Poin pertama dalam perintah itu berkaitan dengan perkembangan situasi politik pascapemilihan umum. SBY menyebut ada ketegangan yang muncul dan membahayakan politik dan keamanan di Indonesia.
Butir kedua berbunyi, memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan Partai Demokrat.
Baca: Kubu Jokowi Bersabar Menunggu Hasil Resmi KPU
Sementara pada butir ketiga, SBY meminta para kader melapor jika terjadi kegentingan dan situasi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan.
Di poin terakhir, SBY menegaskan agar pesan tersebut dilaksanakan seluruh kader. Surat dengan tembusan ke Waketum Demokrat Syarief Hasan dan Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono itu juga meminta kader Demokrat di Badan Pemenangan Nasional (BPN), kembali ke DPP Partai Demokrat untuk berkoordinasi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
"Enggak enggak akan ada. Semua orang mendengar Pak Prabowo pidato sama kita mengajak masyarakat menjaga ketertiban kesejukan tapi tetap tanpa melalui pengawalan," kata Juru Bicara BPN Irfan Yusuf saat dihubungi Medcom.id, Sabtu, 20 April 2019.
Baca: SBY Larang Kader Demokrat Ikut Kegiatan Inkonstitusional
Cucu pendiri Nahdhatul Ulama (NU) KH Hasyim Asyari itu menyebut Prabowo tak akan mengambil tindakan inkonstitusional. Buktinya, Prabowo meminta masyarakat yang membludak di kediamannya saat deklarasi beberapa waktu lalu tetap menjaga ketertiban.
"Bahkan selembar plastik pun jangan sampai tersisa yang mengganggu kenyamanan setiap orang jadi tetap kita berusaha menjaga ketertiban Insyaallah enggak ada (tindakan inkonstitusional)," jelas Irfan.
Irfan mewanti-wanti penyelenggara pemilu agar tetap jujur dan adil selama proses rekapitulasi suara. Pendukung Prabowo-Sandiaga, kata dia, akan menerima hasil yang dikeluarkan KPU.
"Saya kira apa pun hasilnya diterima tapi kalau ada satu dua tiga pelanggaran ketidakadilan pasti banyak yang kecewa kekecewaan bisa bermacam-macam," jelasnya.
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi arahan pada kadernya melalui surat edaran. Salah satunya agar politisi Demokrat tak mengikuti kegiatan inkonstitusional.
Poin pertama dalam perintah itu berkaitan dengan perkembangan situasi politik pascapemilihan umum. SBY menyebut ada ketegangan yang muncul dan membahayakan politik dan keamanan di Indonesia.
Butir kedua berbunyi, memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan Partai Demokrat.
Baca: Kubu Jokowi Bersabar Menunggu Hasil Resmi KPU
Sementara pada butir ketiga, SBY meminta para kader melapor jika terjadi kegentingan dan situasi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan.
Di poin terakhir, SBY menegaskan agar pesan tersebut dilaksanakan seluruh kader. Surat dengan tembusan ke Waketum Demokrat Syarief Hasan dan Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono itu juga meminta kader Demokrat di Badan Pemenangan Nasional (BPN), kembali ke DPP Partai Demokrat untuk berkoordinasi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
BERITA TERKAIT
