SBY Larang Kader Demokrat Ikut Kegiatan Inkonstitusional
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. ANT/Anung.
Jakarta: Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi arahan pada kadernya melalui surat edaran. Salah satunya agar politisi Demokrat tak mengikuti kegiatan inkonstitusional.
Hal tersebut dibenarkan Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin. "Betul, intinya di butir dua," kata dia saat dikonfirmasi, Kamis, 18 April 2019.
Butir kedua dalam surat perintah SBY berbunyi, memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan PD.
Adapun poin pertama dalam perintah itu berkaitan dengan perkembangan situasi politik pascapemilihan umum. SBY menyebut ada ketegangan yang muncul dan membahayakan politik dan keamanan di Indonesia.
"Saya instruksikan kepada pejabat tersebut alamat, untuk secara terus menerus memantau dari dekat perkembangan situasi yang terjadi di tanah air," demikian dikutip dari surat perintah SBY.
Sementara pada butir ketiga, SBY meminta para kader melapor jika terjadi kegentingan dan situasi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan.
Di poin terakhir, SBY menegaskan agar pesan tersebut dilaksanakan seluruh kader. Surat dengan tembusan ke Waketum Demokrat Syarief Hasan dan Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono itu juga meminta kader Demokrat di Badan Pemenangan Nasional (BPN), balik kanan.
Mereka diperintahkan kembali ke Wisma Proklamasi 41 atau DPP Demokrat, untuk berkonsolidasi. Adapun Amir Syamsuddin tak memandang perintah itu sebagai bentuk keluarnya Demokrat dari Koalisi Adil dan Makmur.
"Terlalu dini (menerjemahkan)," beber dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
Hal tersebut dibenarkan Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin. "Betul, intinya di butir dua," kata dia saat dikonfirmasi, Kamis, 18 April 2019.
Butir kedua dalam surat perintah SBY berbunyi, memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan PD.
Adapun poin pertama dalam perintah itu berkaitan dengan perkembangan situasi politik pascapemilihan umum. SBY menyebut ada ketegangan yang muncul dan membahayakan politik dan keamanan di Indonesia.
"Saya instruksikan kepada pejabat tersebut alamat, untuk secara terus menerus memantau dari dekat perkembangan situasi yang terjadi di tanah air," demikian dikutip dari surat perintah SBY.
Sementara pada butir ketiga, SBY meminta para kader melapor jika terjadi kegentingan dan situasi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan.
Di poin terakhir, SBY menegaskan agar pesan tersebut dilaksanakan seluruh kader. Surat dengan tembusan ke Waketum Demokrat Syarief Hasan dan Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono itu juga meminta kader Demokrat di Badan Pemenangan Nasional (BPN), balik kanan.
Mereka diperintahkan kembali ke Wisma Proklamasi 41 atau DPP Demokrat, untuk berkonsolidasi. Adapun Amir Syamsuddin tak memandang perintah itu sebagai bentuk keluarnya Demokrat dari Koalisi Adil dan Makmur.
"Terlalu dini (menerjemahkan)," beber dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
BERITA TERKAIT
