Jakarta: Debat calon presiden (capres) dinilai belum menyentuh substansi dari tema debat calon presiden dan tidak menyinggung hak asasi manusia (HAM). Padahal jika mengacu  mengacu Undang-undang Dasar 1945  pasal 28 i ayat 4 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Dalam aspek pangan, Komnas HAM menilai kedua pasangan baru mencermikan pada aspek ketersediaan dan proteksi terhadap petani.

“Meskipun terdapat strategi berbeda terhadap kebijakan impor pangan, akan tetapi keduanya belum menyentuh akar persoalan yaitu ketimpangan penguasaan lahan bagi para petani yang rata-rata hanya memiliki 0,5 hektare,” kata Ketua Tim Pemantau Pemilu 2019, Hairansyah di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, 18 Februari 2019.

Sedangkan dalam aspek infrastruktur, lanjut Hairansyah, hal yang ditampilkan hanya terkait konektivitas dan pembangunan lahan. Belum ada perencanaan yang partisipatif.

“Belum terlihat adanya pengelolaan dampak pembangunan terutama aspek penyediaan lahan. Serta hilangnya sumber-sumber penghidupan warga terdampak,”terangnya.

Baca: Perbedaan Strategi Jokowi dan Prabowo Soal Reforma Agraria

Untuk infrastruktur, tutur Hairansyah, keduanya memiliki strategi yang mirip. Menekankan aspek pencegahan, penindakan, dan penegakan hukum yang kuat.

Dalam aspek reforma argaria, Jokowi dan Prabowo belum substansial memaknai reforma argaria. Seperti ketimpangan lahan, penyelesaian konflik, dan perlindungan hak-hak masyarakat.

“Yang dilakukan calon presiden Joko Widodo masih parsial hanya mengenai sertifikat lahan dan distribusi lahan konsesi. Sedangkan calon presiden Prabowo Subianto masih belum terlihat dengan pendekatan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945,” katanya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((YDH))