Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta aparat TNI-Polri mengarusutamakan norma HAM dalam melaksanakan tugas. Pasalnya, masih banyak terjadi pelanggaran HAM oleh aparat.
"Kami mengajak bapak-bapak dari TNI dan Polri untuk marilah kita sama-sama mengarusutamakan norma HAM dalam pelaksanaan tugas kewenangan dari level tertinggi pimpinan sampai di level bawah," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam rapat pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2021 di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 15 Februari 2021.
Ahmad mengakui sudah banyak upaya yang dilakukan TNI-Polri mengantisipasi pelanggaran HAM. Namun, dia meyakini anggota di level bawah masih belum menyadari norma-norma HAM tersebut.
Baca: Pencegahan Kekerasan oleh Polisi Sulit Bergantung ke Pengawasan Internal
"Dengan kultur yang belum berubah, kemudian melakukan tindakan yang contohnya pelaku-pelaku kita sebut sebagai praktik kekerasan. Karena masih ada kasus-kasus yang seperti itu, belum sepenuhnya mengalami perubahan," ungkap Ahmad.
Ahmad memandang TNI-Polri harus menerapkan prinsip HAM itu melalui training, perubahan kurikulum, pendidikan hingga pengawasan yang lebih intensif. Dengan begitu, dia meyakini reformasi TNI-Polri dapat mencapai tingkat yang membanggakan. Yakni meninggalkan tindakan kekerasan yang berpotensi melanggar HAM.
Terlepas dari itu, Ahmad mengatakan Komnas HAM mengapresiasi TNI-Polri dalam rangka reformasi. Menurut dia TNI-Polri sudah sangat lebih baik dibanding masa orde baru (orba).
Ahmad merupakan aktivis saat orba. Pada masa itu, dia kerap mengalami represi dan dikejar-kejar aparat.
"Kalau dibandingkan sekarang jauh sekali jadi kalo anak muda sekarang bilang tidak ada perubahan orba, mereka tidak mengalami represif di zaman itu, tidak mengalami menjadi orang-orang yang dikejar yang harus lari ke sana ke mari. Sekarang kan enggak," ungkap Ahmad.
Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta aparat
TNI-Polri mengarusutamakan norma HAM dalam melaksanakan tugas. Pasalnya, masih banyak terjadi pelanggaran HAM oleh aparat.
"Kami mengajak bapak-bapak dari
TNI dan Polri untuk marilah kita sama-sama mengarusutamakan norma HAM dalam pelaksanaan tugas kewenangan dari level tertinggi pimpinan sampai di level bawah," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam rapat pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2021 di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 15 Februari 2021.
Ahmad mengakui sudah banyak upaya yang dilakukan TNI-Polri mengantisipasi
pelanggaran HAM. Namun, dia meyakini anggota di level bawah masih belum menyadari norma-norma HAM tersebut.
Baca: Pencegahan Kekerasan oleh Polisi Sulit Bergantung ke Pengawasan Internal
"Dengan kultur yang belum berubah, kemudian melakukan tindakan yang contohnya pelaku-pelaku kita sebut sebagai praktik kekerasan. Karena masih ada kasus-kasus yang seperti itu, belum sepenuhnya mengalami perubahan," ungkap Ahmad.
Ahmad memandang TNI-Polri harus menerapkan prinsip
HAM itu melalui
training, perubahan kurikulum, pendidikan hingga pengawasan yang lebih intensif. Dengan begitu, dia meyakini reformasi TNI-Polri dapat mencapai tingkat yang membanggakan. Yakni meninggalkan tindakan kekerasan yang berpotensi melanggar HAM.
Terlepas dari itu, Ahmad mengatakan Komnas HAM mengapresiasi TNI-Polri dalam rangka reformasi. Menurut dia TNI-Polri sudah sangat lebih baik dibanding masa orde baru (orba).
Ahmad merupakan aktivis saat orba. Pada masa itu, dia kerap mengalami represi dan dikejar-kejar aparat.
"Kalau dibandingkan sekarang jauh sekali jadi kalo anak muda sekarang bilang tidak ada perubahan orba, mereka tidak mengalami represif di zaman itu, tidak mengalami menjadi orang-orang yang dikejar yang harus lari ke sana ke mari. Sekarang kan enggak," ungkap Ahmad.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
