Yogyakarta: Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempelajari peristiwa Pemilu 2019 yang disertai tindak kekerasan. Saat itu, konflik terjadi di beberapa lokasi. 

"Kita punya sejarah 2019 dan beberapa tahun sebelumnya, terjadi konflik antarpendukung," kata Kepala Polda DIY Inspektur Jenderal Suwondo Nainggolan di Yogyakarta pada Kamis, 23 November 2023. 

Ia mengatakan potensi konflik pada proses Pemilu 2024 masih terjadi. Ia mengatakan mobilisasi massa para pendukung partai politik maupun peserta pemilu akan terjadi masif dengan masa kampanye yang hanya sekitar 2 bulan. 

Pihaknya menawarkan pengamanan kepada seluruh partai politik melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU). Suwondo menginginkan setiap persoalan atau konflik tidak ada kebuntuan solusi. 
 

Baca juga: Jabar Ditarget jadi Lumbung Suara AMIN

"Partai-partai yang akan kampanye melibatkan pendukung banyak dan perlu perpindahan tempat, maka kami menawarkan pengawalan dari titik berangkat ke tujuan dan sehingga tidak terjadi konflik antarpendukung," katanya. 

Ia mengaku sudah memikirkan tindakan, pengaturan, dan penjagaan saat masa kampanye. Kepolisian, kata dia, juga melakukan patroli di berbagai titik, termasuk kantor KPU. 

Selain itu, Bawaslu juga sudah memperkirakan politisasi identitas rawan terjadi pada Pemilu 2024, khususnya di DIY. Ia berharap potensi hal itu bisa diantisipasi dan tak memicu konflik berlebih. 

"Karena kalau ada kejadian pasti tanya apa langkah polisi yang sudah dilakukan sebelumnya. Kita banyak patroli. Kita cek gudang-gudang potensi banjir atau tidak, bersama Bawaslu dengan KPU," terang dia. 

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((MEL))