KPU Maluku Upayakan Penyelenggara Pemilu Dapat Jaminan Kecelakaan Kerja
Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun, di Ambon. (ANTARA/Winda Herman)
Ambon: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, mengupayakan agar badan ad hoc KPU mendapat pelayanan melalui Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
JKK mencakup perlindungan kesehatan, kecelakaan, dan perlindungan pekerjaan bagi para penyelenggara pemilu yang berperan penting dalam menjaga kelancaran proses demokrasi.
"Misalnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kita jamin mereka dengan santunan kerja. Ini memang masih direncanakan, tetapi kami mengupayakan itu ada," kata Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun, di Ambon, Rabu, 23 November 2023.
Menurutnya, jaminan sosial penting bagi penyelenggara pemilu. Mengingat, kerja mereka nantinya cukup padat pada saat hingga berakhirnya pelaksanaan Pemilu 2024.
Hal ini bertujuan memberikan rasa aman dan dukungan kepada mereka yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan adil.
"Saya kira kalau dengan jaminan sosial, penyelenggara Pemilu dapat bekerja dengan aman dan nyaman," ujarnya.
Disinggung soal adakah anggaran yang disiapkan untuk pemeriksaan kesehatan KPPS dengan banyaknya anggota KPPS yang kemudian meninggal dunia akibat diduga kelelahan seperti yang terjadi pada Pemilu 2019, Rifan mengaku, tidak ada.
KPU hanya merencanakan untuk setiap KPPS masuk dalam peserta jaminan sosial. Dalam artian mereka dijamin dengan santunan kecelakaan kerja.
"Karena kan kemauan mereka untuk mendaftar sebagai KPPS. Dipersyaratannya itu ada soal umur, kesehatan jasmani dan rohani serta lainnya. Jadi swadaya mereka sendiri. KPU tidak menyiapkan anggaran itu," terang dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
JKK mencakup perlindungan kesehatan, kecelakaan, dan perlindungan pekerjaan bagi para penyelenggara pemilu yang berperan penting dalam menjaga kelancaran proses demokrasi.
"Misalnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kita jamin mereka dengan santunan kerja. Ini memang masih direncanakan, tetapi kami mengupayakan itu ada," kata Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun, di Ambon, Rabu, 23 November 2023.
Menurutnya, jaminan sosial penting bagi penyelenggara pemilu. Mengingat, kerja mereka nantinya cukup padat pada saat hingga berakhirnya pelaksanaan Pemilu 2024.
Hal ini bertujuan memberikan rasa aman dan dukungan kepada mereka yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan adil.
| Baca juga: Anies Tegaskan Jangan Ada Pembiaran Kades Tak Netral oleh Pemerintah |
"Saya kira kalau dengan jaminan sosial, penyelenggara Pemilu dapat bekerja dengan aman dan nyaman," ujarnya.
Disinggung soal adakah anggaran yang disiapkan untuk pemeriksaan kesehatan KPPS dengan banyaknya anggota KPPS yang kemudian meninggal dunia akibat diduga kelelahan seperti yang terjadi pada Pemilu 2019, Rifan mengaku, tidak ada.
KPU hanya merencanakan untuk setiap KPPS masuk dalam peserta jaminan sosial. Dalam artian mereka dijamin dengan santunan kecelakaan kerja.
"Karena kan kemauan mereka untuk mendaftar sebagai KPPS. Dipersyaratannya itu ada soal umur, kesehatan jasmani dan rohani serta lainnya. Jadi swadaya mereka sendiri. KPU tidak menyiapkan anggaran itu," terang dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
