Bawaslu Makassar Sebut Gugatan Sengketa DCT Nihil
Ketua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah (dua kiri) didampingi anggotanya saat pemaparan hasil pengawasan Pemilu di Kantor Bawaslu Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, 14 November 2023. Antara/Darwin Fatir.
Makassar: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menyatakan selama masa tahapan dari daftar caleg sementara (DCS) hingga penetapan daftar caleg tetap (DCT) tidak ada atau nihil pengajuan gugatan sengketa Pemilu 2024.
"Dari jumlah DCS sebanyak 751 calon legislatif yang mendaftar, sebanyak 751 DCT yang ditetapkan. Ini artinya, tidak ada yang menggunakan haknya (gugatan sengketa) di Bawaslu," kata Ketua Bawaslu Kota Makassar, Dede Arwinsyah, di Makassar, Selasa, 14 November 2023.
Dede menjelaskan tidak adanya caleg yang mengajukan haknya terkait sengketa pemilu menunjukkan bahwa pencegahan yang dilaksanakan Bawaslu melalui surat himbauan, perbaikan berkas dalam proses tahapan dianggap sudah berjalan dengan baik sampai dengan penetapan DCT.
Dede menyebut ada 19 surat imbauan yang dikeluarkan Bawaslu kepada KPU Makassar yakni sebanyak, 134 Form A, dan tidak terdapat dugaan pelanggaran. Meskipun tidak ada dugaan pelanggaran, namun pihaknya tetap melalukan pengawasan dan saran perbaikan karena pihaknya juga mengawasi operator di KPU Makassar.
"Selama proses pengawasan DCS kami sering kali menyampaikan dan meminta agar identitas KTP diperiksa secara seksama, jenis pekerjaan yang dilarang seperti ASN dan lainnya sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku," jelasnya.
Dede menyebut pihaknya terus melakukan pengawasan tahapan sosialisasi dan kampanye dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye.
"Boleh sosialisasi yang penting tidak unsur kampanye. Dalam aturan ada tiga yakni peserta pemilu, meyakinkan pemilih atau ajakan untuk memilih dan pemaparan visi misi atau citra diri," ungkapnya.
Seseorang dikatakan kampanye, kata dia, ketika ketiga unsur itu masuk dalam kegiatannya. Oleh karena itu, tahapan saat ini adalah sosialisasi, belum masuk masa kampanye yang akan diatur nanti mulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.
Saat ditanyakan dalam waktu dekat ada tiga calon presiden dijadwalkan menghadiri kegiatan di Makassar setelah ditetapkan KPU RI, Dede mengatakan pihaknya tetap mengawasi dan mengingatkan semua peserta pemilu untuk mematuhi aturan yang berlaku.
"Kita akan lakukan pengawasan secara adil. Semua kontestan yang ditetapkan sebagai capres dan cawapres, berarti dia sudah menjadi peserta Pemilu. Ketika dia sudah menjadi peserta Pemilu kegiatan apapun yang mengarah kepada kegiatan kampanye, Bawaslu turun melakukan pengawasan," ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DEN))
"Dari jumlah DCS sebanyak 751 calon legislatif yang mendaftar, sebanyak 751 DCT yang ditetapkan. Ini artinya, tidak ada yang menggunakan haknya (gugatan sengketa) di Bawaslu," kata Ketua Bawaslu Kota Makassar, Dede Arwinsyah, di Makassar, Selasa, 14 November 2023.
| Baca: Pemkot Yogyakarta Resmi Hibahkan Rp45,73 Miliar untuk Anggaran Pilkada 2024
|
Dede menjelaskan tidak adanya caleg yang mengajukan haknya terkait sengketa pemilu menunjukkan bahwa pencegahan yang dilaksanakan Bawaslu melalui surat himbauan, perbaikan berkas dalam proses tahapan dianggap sudah berjalan dengan baik sampai dengan penetapan DCT.
Dede menyebut ada 19 surat imbauan yang dikeluarkan Bawaslu kepada KPU Makassar yakni sebanyak, 134 Form A, dan tidak terdapat dugaan pelanggaran. Meskipun tidak ada dugaan pelanggaran, namun pihaknya tetap melalukan pengawasan dan saran perbaikan karena pihaknya juga mengawasi operator di KPU Makassar.
"Selama proses pengawasan DCS kami sering kali menyampaikan dan meminta agar identitas KTP diperiksa secara seksama, jenis pekerjaan yang dilarang seperti ASN dan lainnya sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku," jelasnya.
Dede menyebut pihaknya terus melakukan pengawasan tahapan sosialisasi dan kampanye dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye.
"Boleh sosialisasi yang penting tidak unsur kampanye. Dalam aturan ada tiga yakni peserta pemilu, meyakinkan pemilih atau ajakan untuk memilih dan pemaparan visi misi atau citra diri," ungkapnya.
Seseorang dikatakan kampanye, kata dia, ketika ketiga unsur itu masuk dalam kegiatannya. Oleh karena itu, tahapan saat ini adalah sosialisasi, belum masuk masa kampanye yang akan diatur nanti mulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.
Saat ditanyakan dalam waktu dekat ada tiga calon presiden dijadwalkan menghadiri kegiatan di Makassar setelah ditetapkan KPU RI, Dede mengatakan pihaknya tetap mengawasi dan mengingatkan semua peserta pemilu untuk mematuhi aturan yang berlaku.
"Kita akan lakukan pengawasan secara adil. Semua kontestan yang ditetapkan sebagai capres dan cawapres, berarti dia sudah menjadi peserta Pemilu. Ketika dia sudah menjadi peserta Pemilu kegiatan apapun yang mengarah kepada kegiatan kampanye, Bawaslu turun melakukan pengawasan," ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DEN))
BERITA TERKAIT
