Yogyakarta: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan menilai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait jabatan ketua divisi merupakan hal baru. DKPP tak pernah 'memecat' komisioner dari jabatan internal.

"Sebelumya DKPP tidak pernah mengambil keputusan seperti ini," ujar Wahyu, melansir Antara, Jumat, 11 Juli 2019. 

Wahyu mengatakan selama ini putusan DKPP sebatas vonis melanggar atau tidak melanggar kode etik. DKPP belum pernah menyatakan komisioner KPU melanggar kode etik disertai perintah pencopotan jabatan. 

Baca juga: DKPP Copot Jabatan Komisioner KPU

Wahyu merasa ikut bertanggung jawab atas sanksi pencopotan jabatan ketua divisi kepada dua koleganya, Ilham Saputra dan Evi Novida Ginting Manik. Sebab, menurut Wahyu, segala keputusan yang diambil KPU selama ini diambil secara kolektif kolegial. 

"Jika itu dianggap salah, ya saya harus bertanggung jawab karena saya juga ikut mengambil keputusan itu," ujarnya.

DKPP sebelumnya mencopot Komisioner KPU Ilham Saputra dari jabatan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik. Ilham dianggap melanggar kode etik terkait penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dari fraksi Hanura. 

Selain itu, DKPP juga mencopot Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik dari jabatan Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Litbang KPU. Evi juga dianggap melanggar kode etik terkait dengan proses seleksi calon KPU Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara.  

Baca juga: Sanksi DKPP Tak Ganggu Persiapan Pilkada 2020
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((MEL))