Jakarta: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyebut putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kepadanya tak memengaruhi persiapan agenda pemilu. Khususnya terkait pemilihan kepala daerah serentak tahun depan. 

"Enggak masalah. Semua orang bisa jabat itu. Ketika ada dipilih sebagai anggota KPU, dilantik jadi anggota KPU anda harus siap untuk segala konsekuensi," ujar Ilham di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis, 11 Juli 2019.

Menurutnya, jabatan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan logistik hanya jabatan internal di KPU. Adapun posisinya sebagai komisioner KPU tetap melekat sampai masa jabatannya berakhir tahun 2022. 

"Kita anggap sebagai evaluasi kinerja kita," kata Ilham.

KPU menghormati putusan tersebut, dan dirinya secara pribadi tak mempermasalahkan hal itu. Sebab ada komisioner lain yang bakal mengemban tugas tersebut.

"Prinsipnya pekerjaan KPU adalah kolektif kolegial. Kita menghormati putusan DKPP," ucapnya.

Hal serupa diungkap Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik.  Evi menyebut KPU akan menindaklanjuti putusan DKPP ini dengan rapat pleno. Namun saat ini, KPU masih fokus ke sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif di MK. 

Terlebih, ada satu orang komisioner KPU yang bertugas di luar kota. Evi tak menyebut identitas komisioner itu, namun dirinya meyakinkan bahwa rapat pleno tak bisa dilakukan hari ini.

"Jadi dalam waktu satu atau dua hari ini kita akan melakukan rapat pleno," ujar Evi.

DKPP mencopot Komisioner KPU Ilham Saputra dari jabatan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik. Ilham dianggap melanggar kode etik terkait penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dari fraksi Hanura. 

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((WHS))