Gedung KPU. Medcom.id/ Siti Yona
Gedung KPU. Medcom.id/ Siti Yona

DKPP Copot Jabatan Komisioner KPU

Nasional kpu
Faisal Abdalla • 11 Juli 2019 03:09
Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencopot jabatan Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik sebagai Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Litbang. Evi dinilai telah melanggar kode etik.
 
Pencopotan Evi sebagai Ketua Divisi Litbang diambil DKPP melalui putusan laporan dugaan pelanggaran kode etik dengan nomor perkara 31-PKE-DKPP/III/2019.
 
"Memutuskan, mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian," bunyi putusan DKPP, dikutip Medcom.id dari laman resmi DKPP, Rabu, 10 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Laporan tersebut diadukan oleh peserta seleksi calon KPU Kabupaten Kolaka Timur periode 2019-2023 bernama Adly Yusuf Saepi. Selain Evi, duduk sebagai teradu, Ketua KPU Arief Budiman dan lima komisioner KPU lainnya, yaitu Ilham Saputra, Wahyu Setiawan, Viryan Azis, Pramono Ubaid Tanthowi dan Hasyim Asy'ari.
 
Dalam laporan tersebut, pengadu mempermasalahkan keputusan KPU melalui tim seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur yang tidak meloloskan dirinya dalam tahap seleksi administrasi. Padahal, pengadu yang juga mantan Anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sultra periode 2014-2019 menggunakan rekomendasi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang ditandatangani oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten Kolaka.
 
Di sisi lain, menurut pengadu, KPU meloloskan sejumlah peserta seleksi yang menggunakan rekomendasi yang sama. Selain itu, pengadu juga menilai telah terjadi kebocoran dokumen negara lantaran bank soal tes KPU beserta kunci jawaban diperjualbelikan oleh oknum mantan anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur periode 2014-2019, Iwan Kurniawan.
 
Menanggapi hal itu, DKPP berpandangan KPU tidak konsisten menerapkan persyaratan administrasi pencalonan anggota KPU. Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, DKPP juga menilai telah terbukti terjadi kebocoran soal dalam proses seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur.
 
“Teradu VI Evi Novida Ginting Manik selaku Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Litbang memiliki tanggungjawab etik yang lebih atas ketidakpastian hukum sebagai akibat dari simplifikasi melakukan diskualifikasi seluruh peserta yang memiliki nilai CAT tinggi tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan,” bunyi pertimbangan hukum DKPP.
 
DKPP menilai Evi telah melanggar peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 11 huruf (c) tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.
 
Selain memberi sanksi pencoptan jabatan kepala divisi kepada Evi, DKPP juga memberikan sanksi berupa peringatan keras kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan dan sanksi berupa peringatan kepada Ketua KPU Arief Budiman, komsioner KPU Ilham Saputra, Pramono Ubaid Tanthowi, Viryan Azis dan Hasyim Asyari.
 
DKPP juga sebelumnya mencopot Komisioner KPU Ilham Saputra dari jabatan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik. Ilham dianggap melanggar kode etik terkait penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dari fraksi Hanura.
 

(SCI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif