Penanganan Hoaks Tak Boleh Lebih dari Empat Jam
Pimpinan KPU membahas penanganan hoaks seputar pemilu. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla.
Jakarta: Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Anita Wahid menyebut hoaks tak boleh dibiarkan menyebar tanpa klarifikasi lebih dari empat jam. Bila melebihi rentang waktu ini, netralisasi berita bohong bisa mencapai 10 persen penerima informasi.
"Misalnya ada 10 ribu orang terpapar hoaks. Jika sudah tersebar lebih dari empat jam, diklarifikasi, maka hanya seribu orang saja yang akan percaya terhadap klarifikasi yang disampaikan. Sebanyak 9 ribu lainnya akan tetap mempercayai hoaks," kata Anita dalam diskusi 'Hoax dalam Pemilu 2019' di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Agustus 2019.
Menurut dia, menyebut penyelenggara pemilu harus proaktif mengidentifikasi hoaks. Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tak hanya menindaklanjuti hoaks yang kadung viral di media sosial.
"Jangan menunggu viral, tapi kita yang harus rajin mencari-cari percakapan orang-orang tentang penyelenggaraan pemilu," jelas dia.
Mafindo, kata dia, setidaknya menemukan 33 hoaks yang menghebohkan publik selama penyelenggaran pemilu. Sebagian besar hoaks itu menyerang KPU selaku penyelenggara.
Baca: Hoaks Dinilai Jadi Alat Memupuk Kebencian
Yang paling sering disebarkan adalah terkait hoaks Ketua KPU Arief Budiman saudara dari aktivis Soe Hok Gie yang kebetulan memiliki nama yang sama. Selain itu, ada hoaks pembobolan situs KPU, hoaks perekrutan tenaga kerja Tiongkok untuk mencoblos calon tertentu, hoaks ancaman pembunuhan kepada komisioner KPU jika tak memenangkan calon tertentu, hingga puncaknya hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos.
Anita menyebut penanganan hoaks sebenarnya tak hanya berhenti sampai tahap klarifikasi. Penyelenggara pemilu maupun aparat hukum disarankan tetap memonitor percakapan publik media sosial terkait klarifikasi yang telah disampaikan.
"Kita perlu mulai benar-benar memperhatikan hoaks, termasuk verifikasi yang kita berikan menimbulkan percakapan apa," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Misalnya ada 10 ribu orang terpapar hoaks. Jika sudah tersebar lebih dari empat jam, diklarifikasi, maka hanya seribu orang saja yang akan percaya terhadap klarifikasi yang disampaikan. Sebanyak 9 ribu lainnya akan tetap mempercayai hoaks," kata Anita dalam diskusi 'Hoax dalam Pemilu 2019' di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Agustus 2019.
Menurut dia, menyebut penyelenggara pemilu harus proaktif mengidentifikasi hoaks. Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tak hanya menindaklanjuti hoaks yang kadung viral di media sosial.
"Jangan menunggu viral, tapi kita yang harus rajin mencari-cari percakapan orang-orang tentang penyelenggaraan pemilu," jelas dia.
Mafindo, kata dia, setidaknya menemukan 33 hoaks yang menghebohkan publik selama penyelenggaran pemilu. Sebagian besar hoaks itu menyerang KPU selaku penyelenggara.
Baca: Hoaks Dinilai Jadi Alat Memupuk Kebencian
Yang paling sering disebarkan adalah terkait hoaks Ketua KPU Arief Budiman saudara dari aktivis Soe Hok Gie yang kebetulan memiliki nama yang sama. Selain itu, ada hoaks pembobolan situs KPU, hoaks perekrutan tenaga kerja Tiongkok untuk mencoblos calon tertentu, hoaks ancaman pembunuhan kepada komisioner KPU jika tak memenangkan calon tertentu, hingga puncaknya hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos.
Anita menyebut penanganan hoaks sebenarnya tak hanya berhenti sampai tahap klarifikasi. Penyelenggara pemilu maupun aparat hukum disarankan tetap memonitor percakapan publik media sosial terkait klarifikasi yang telah disampaikan.
"Kita perlu mulai benar-benar memperhatikan hoaks, termasuk verifikasi yang kita berikan menimbulkan percakapan apa," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
