Aparat Tak Dipersenjatai Jaga Gedung MK
Ilustrasi: Sidang di MK. Foto: MI/Susanto
Jakarta: Polri menerjunkan ribuan personel mengamankan sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Aparat tak dibekali senjata hanya perangkat penghalau massa.
"Hanya tameng, gas air mata dan kendaraan water cannon," ujar Karopenmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019.
Polisi mengedepankan upaya-upaya preventif tanpa kekerasan mengawal aksi massa di depan gedung MK. Polisi tak ingin kericuhan terulang seperti demo di depan gedung Bawaslu 21 dan 22 Mei kemarin.
"Pendekatan tetap soft approach apabila memang ada demo di depan MK," tuturnya.
Pengamanan terbagi menjadi empat lapis. Mulai dari dalam gedung hingga area luar lalu lintas sekitar Jalan Medan Merdeka Barat. "Untuk pola pengamanan dibagi empat ring, ring pertama di dalam gedung, ring kedua di sekarang gedung, ring ketiga di halaman parkir dan ring empat dan rekayasa lalu lintas," tuturnya.
Total 33 ribu personel gabungan TNI-Polri mengamankan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Pasukan pengamanan yang berjaga saat aksi 21-22 Mei 2019 turut diterjunkan.
"Pasukan yang ada di Polri lebih kurang 17 ribu. Kemudian Bapak Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga menyiapkan pasukan lebih kurang 16 ribu," kata Tito di Lapangan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juni 2019
Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) digelar hari ini di Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB.
Agenda sidang hari ini ialah memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan pemohon. Adapun pemohon dalam hal ini ialah capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Setelah kemarin menyerahkan permohonannya kemudian di registrasi di dalam sidang itu pemohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya di depan persidangan," kata Fajar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juni 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
"Hanya tameng, gas air mata dan kendaraan water cannon," ujar Karopenmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019.
Polisi mengedepankan upaya-upaya preventif tanpa kekerasan mengawal aksi massa di depan gedung MK. Polisi tak ingin kericuhan terulang seperti demo di depan gedung Bawaslu 21 dan 22 Mei kemarin.
"Pendekatan tetap soft approach apabila memang ada demo di depan MK," tuturnya.
Pengamanan terbagi menjadi empat lapis. Mulai dari dalam gedung hingga area luar lalu lintas sekitar Jalan Medan Merdeka Barat. "Untuk pola pengamanan dibagi empat ring, ring pertama di dalam gedung, ring kedua di sekarang gedung, ring ketiga di halaman parkir dan ring empat dan rekayasa lalu lintas," tuturnya.
Total 33 ribu personel gabungan TNI-Polri mengamankan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Pasukan pengamanan yang berjaga saat aksi 21-22 Mei 2019 turut diterjunkan.
"Pasukan yang ada di Polri lebih kurang 17 ribu. Kemudian Bapak Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga menyiapkan pasukan lebih kurang 16 ribu," kata Tito di Lapangan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juni 2019
Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) digelar hari ini di Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB.
Agenda sidang hari ini ialah memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan pemohon. Adapun pemohon dalam hal ini ialah capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Setelah kemarin menyerahkan permohonannya kemudian di registrasi di dalam sidang itu pemohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya di depan persidangan," kata Fajar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juni 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
BERITA TERKAIT
