PKS Jamin tak Ada Gerakan Inkonstitusional
Wakil Sekjen PKS Mardani Ali Sera. MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah tudingan yang menyebut Koalisi Adil dan Makmur akan melakukan gerakan inkonstitusional. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mardani Ali Sera menilai tudingan itu salah kaprah.
"Pak Prabowo dan Bang Sandi selalu menyatakan bergerak sesuai dengan koridor demokrasi," kata Mardani saat dihubungi, Jumat, 17 Mei 2019.
Baca: Rekap 27 Provinsi: Jokowi dan PDIP Masih Mendominasi
Mardani memastikan PKS konsisten bersama Koalisi Adil dan Makmur. Ia yakin koalisi partai politik pendukung pasangan calon nomor urut 02 itu selalu bergerak dalam koridor demokrasi dan konstitusi. Setiap persoalan yang dihadapi selalu dibahas bersama.
"Kami selalu musyawarah untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar Mardani.
Partai Amanat Nasional (PAN) sebelumnya menegaskan tak akan terlibat dalam kegiatan yang melawan konstitusi. Penolakan kubu pendukung Prabowo-Sandi atas hasil pilpres yang saat ini masih dalam proses penghitungan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak tepat.
"Pak Zul (Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan) berpesan bahwa kita harus menerima keputusan KPU pada 22 Mei, apa pun hasilnya. Kita harus move on sebagai bangsa," kata Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019.
Bara mengatakan PAN berpegang dugaan kecurangan harus dibawa ke ranah hukum. Undang-undang menjadi pegangan utama.
Baca: People Power karena Kalah Pemilu Dianggap Lelucon
Belum lama ini, Partai Demokrat menyuarakan hal serupa. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi arahan agar para kader tak akan mengikuti cara-cara yang inkonstitusional.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
"Pak Prabowo dan Bang Sandi selalu menyatakan bergerak sesuai dengan koridor demokrasi," kata Mardani saat dihubungi, Jumat, 17 Mei 2019.
Baca: Rekap 27 Provinsi: Jokowi dan PDIP Masih Mendominasi
Mardani memastikan PKS konsisten bersama Koalisi Adil dan Makmur. Ia yakin koalisi partai politik pendukung pasangan calon nomor urut 02 itu selalu bergerak dalam koridor demokrasi dan konstitusi. Setiap persoalan yang dihadapi selalu dibahas bersama.
"Kami selalu musyawarah untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar Mardani.
Partai Amanat Nasional (PAN) sebelumnya menegaskan tak akan terlibat dalam kegiatan yang melawan konstitusi. Penolakan kubu pendukung Prabowo-Sandi atas hasil pilpres yang saat ini masih dalam proses penghitungan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak tepat.
"Pak Zul (Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan) berpesan bahwa kita harus menerima keputusan KPU pada 22 Mei, apa pun hasilnya. Kita harus move on sebagai bangsa," kata Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019.
Bara mengatakan PAN berpegang dugaan kecurangan harus dibawa ke ranah hukum. Undang-undang menjadi pegangan utama.
Baca: People Power karena Kalah Pemilu Dianggap Lelucon
Belum lama ini, Partai Demokrat menyuarakan hal serupa. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi arahan agar para kader tak akan mengikuti cara-cara yang inkonstitusional.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
BERITA TERKAIT
