People Power karena Kalah Pemilu Dianggap Lelucon
Pemilu. Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal.
Jakarta: Seruan people power yang santer belakangan ini dianggap tak relevan dan berbeda jauh dengan pergerakan rakyat pada 1998. Ajakan people power saat ini telah salah kaprah sejak awal.
"Lucunya mobilisasi massa mengatasnamakan people power tersebut motifnya karena kalah pemilu (pemilihan umum). Rakyat pasti mengetawainnya," kata salah satu aktivis 98 Aznil Tan kepada Medcom.id, Kamis, 16 Mei 2019.
Dahulu, ia menyebut pergerakan rakyat menumbangkan Presiden ke-2 Soeharto dimotori oleh krisis multidimensi. Pemerintah kala itu dianggap sudah tak kompeten dalam mencarikan solusi.
Sekarang, Aznil melihat kondisi Indonesia sudah jauh lebih baik dengan sistem pemerintahan yang telah maju. Kondisi ini berbeda dengan saat Soeharto memimpin dengan sistem lebih sentral.
"Dulu itu, sistem demokrasi kita dibungkam dan tidak sebebas sekarang ini," ujar Aznil.
Selain itu, people power 98 juga diakibatkan perekonomian Indonesia yang semakin memburuk. Sementara saat ini, tak ada krisis moneter yang mengakibatkan Indonesia terpuruk.
Atas dasar itu, Aznil menyebut tak ada satu pun unsur dari syarat pergerakan rakyat yang terpenuhi. Menurut dia, seruan people power kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat ini lebih cocok disebut ungkapan frustasi dari pihak yang kalah.
"Itu bukan people power tetapi people loser yang lagi ngamuk-ngamuk, sama seperti pendukung bola bikin kerusuhan ketika club bola didukungnya kalah," jelas dia.
People power pertama kali diserukan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. Dia mengancam akan mengerahkan people power ketimbang ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika ada kecurangan pada Pemilu 2019.
"Kita enggak akan ke MK. Enggak ada gunanya, tapi kita people power. People power sah!" ucap Amien Rais, Minggu, 31 Maret 2019.
Mantan Ketua MK Mahfud MD menilai ancaman pengerahan masa ini tak masuk akal. Menurut dia, kecil kemungkinan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilu 2019 lantaran pesta demokrasi itu diawasi banyak pihak.
Baca: Menhan: People Power Merusak Bangsa
"People power itu ada apa? Kan kita punya mekanisme hukum," kata Mahfud, Rabu, 10 April 2019.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mempertanyakan seruan people power yang digaungkan Amien selaku anggota Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Seruan ini dinilai hanya memanaskan situasi.
"Pengerahan massa seperti people power dan sebagainya itu apa? Mau perang?" kata Ketua Bidang Kerukunan Umat Beragama MUI Yusnar Yusuf di Cafe Tjikini Lima, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Lucunya mobilisasi massa mengatasnamakan people power tersebut motifnya karena kalah pemilu (pemilihan umum). Rakyat pasti mengetawainnya," kata salah satu aktivis 98 Aznil Tan kepada Medcom.id, Kamis, 16 Mei 2019.
Dahulu, ia menyebut pergerakan rakyat menumbangkan Presiden ke-2 Soeharto dimotori oleh krisis multidimensi. Pemerintah kala itu dianggap sudah tak kompeten dalam mencarikan solusi.
Sekarang, Aznil melihat kondisi Indonesia sudah jauh lebih baik dengan sistem pemerintahan yang telah maju. Kondisi ini berbeda dengan saat Soeharto memimpin dengan sistem lebih sentral.
"Dulu itu, sistem demokrasi kita dibungkam dan tidak sebebas sekarang ini," ujar Aznil.
Selain itu, people power 98 juga diakibatkan perekonomian Indonesia yang semakin memburuk. Sementara saat ini, tak ada krisis moneter yang mengakibatkan Indonesia terpuruk.
Atas dasar itu, Aznil menyebut tak ada satu pun unsur dari syarat pergerakan rakyat yang terpenuhi. Menurut dia, seruan people power kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat ini lebih cocok disebut ungkapan frustasi dari pihak yang kalah.
"Itu bukan people power tetapi people loser yang lagi ngamuk-ngamuk, sama seperti pendukung bola bikin kerusuhan ketika club bola didukungnya kalah," jelas dia.
People power pertama kali diserukan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. Dia mengancam akan mengerahkan people power ketimbang ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika ada kecurangan pada Pemilu 2019.
"Kita enggak akan ke MK. Enggak ada gunanya, tapi kita people power. People power sah!" ucap Amien Rais, Minggu, 31 Maret 2019.
Mantan Ketua MK Mahfud MD menilai ancaman pengerahan masa ini tak masuk akal. Menurut dia, kecil kemungkinan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilu 2019 lantaran pesta demokrasi itu diawasi banyak pihak.
Baca: Menhan: People Power Merusak Bangsa
"People power itu ada apa? Kan kita punya mekanisme hukum," kata Mahfud, Rabu, 10 April 2019.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mempertanyakan seruan people power yang digaungkan Amien selaku anggota Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Seruan ini dinilai hanya memanaskan situasi.
"Pengerahan massa seperti people power dan sebagainya itu apa? Mau perang?" kata Ketua Bidang Kerukunan Umat Beragama MUI Yusnar Yusuf di Cafe Tjikini Lima, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
