Jakarta: Instruksi
Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta jajarannya tidak boleh menjadi alat politik menjelang
Pemilu 2024 didukung. Seluruh jajaran Kejaksaan diharapkan dapat tetap netral dan profesional.
"Kejagung harus kuat iman tak jadi alat politik,” kata Wakil Ketua
Komisi III DPR Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Selasa, 19 September 2023.
Bendahara Umum (Bendum) DPP
Partai NasDem itu mengatakan tensi politik meningkat jelang 2024. Hal itu tak boleh mempengaruhi kinerja Korps Adhyaksa.
“Terutama di level Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, yang benar-benar langsung bersinggungan dengan dinamika di lapangan," ungkap dia.
Menurut dia, akan ada oknum-oknum yang berusaha mendekati jajaran Kejaksaan di berbagai tingkatan. Dirinya meminta seluruh jajaran tetap berpaku pada arahan dari Jaksa Agung.
Legislator asal Tanjung Priok itu menilai Jaksa Agung tidak akan ‘lembek’ menyikapi ulah oknum memanfaatkan kejaksaan menyerang lawan politik mereka . Sanksi tegas diyakini menanti jika oknum jaksa bersekongkol memanfaatkan hukum untuk kepentingan politik.
“Untuk itu, saya minta semuanya ikuti arahan dari Jaksa Agung, jangan ada yang coba campurkan penegakan hukum dengan politik. Jaksa Agung pasti tidak akan mentoleransi hal-hal semacam itu,” sebut dia.
Sahroni tetap optimis seluruh insan Adhyaksa memiliki integritas. Diyakini, kecil peluang pemanfaatan hukum untuk kepentingan politik jelang Pemilu 2024.
“Tapi saya percaya, setiap jajaran Kejaksaan memiliki integritas yang tidak bisa ditawar. Jadi pasti tidak akan mudah terhasut oleh hal-hal haram semacam itu,” ujar legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil)
DKI Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu) .
Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan Kejaksaan tidak boleh menjadi alat politik. Jajarannya diminta independen serta profesional dalam penegakan hukum di tengah tahun politik Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan ST Burhanuddin setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa bidang di Kejaksaan Agung. Menurutnya, di tengah hiruk pikuk proses demokratis dan perpolitikan tanah air, para penegak hukum harus tetap bekerja.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id((ABK))