Kubu Prabowo Dinilai Tak Paham Substansi Persoalan Lahan
Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima - Medcom.id/Faisal Abdalla.
Jakarta: Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Ma'ruf Amin meminta kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak mengalihkan substansi persoalan pengelolaan lahan. Isu itu ramai diperbincangkan sejak debat kedua Pilpres 2019.
"Jangan mengalihkan substansi persoalannya bahwa yang harus disampaikan ke publik, narasi besarnya, adalah program strategis Pak Joko Widodo mengenai tanah untuk rakyat ," kata Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima di Gedung KPU, Jakarta, Selasa, 26 Februari 2019.
Aria membantah tudingan yang menyebut Jokowi mempersoalkan tanah yang dikuasai Prabowo di Aceh Tengah dan Kalimantan Timur yang berstatus Hak Guna Usaha (HGU) dalam pidato di Sentul, Bogor, Minggu, 24 Februari 2019 lalu. Dalam pidatonya, Jokowi menyebut, dirinya menunggu pemegang konsesi besar mengembalikan tanah ke negara.
Menurut Aria, pidato Jokowi di Sentul tersebut hanya merespons pernyataan Prabowo dalam debat kedua Pilpres yang mengaku bersedia mengembalikan tanah-tanah tersebut kepada negara.
"Bagi yang ingin menyerahkan Pak Jokowi maturnuwun, mana? Karena juga akan melancarkan. Bagi yang tidak (tidak mau menyerahkan), ya sudah. Pak Jokowi tidak minta kok, Pak Jokowi hanya merespons," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Aria turut menjawab cuitan politikus Fahri Hamzah, di media sosial Twitter. Fahri menantang Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk menarik semua lahan yang berstatus HGU. Aria menilai Fahri tak memahami konteks persoalan yang dimaksud Jokowi.
(Baca juga: Jokowi Tunggu Pengembalian Konsensi Lahan Besar)
"Jangan membiaskan persoalan ini ke persoalan Perppu, Fahri tidak paham persoalan yang dibicarakan Pak Jokowi itu lahan sosial, hutan sosial, sertifikasi, kenapa ditolak oleh (kubu) Prabowo?," kata dia.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan Jokowi berkomitmen meneruskan kebijakan tanah untuk rakyat melalui program pemberian sertifikat gratis. Program sertifikasi tanah bagi warga bukan sebuah kebohongan seperti yang kerap dituduhkan oleh kubu Prabowo-Sandi.
"Program sertifikasi tanah itu fakta dan ditunggu rakyat, itu dapat dilihat mimpi mengurus sertifikat dengan cara yang praktis dan cepat itu hanya di pemerintahan Jokowi," pungkas dia.
Jokowi sempat mengungkap keberhasilan pemerintahannya dalam pembagian sertifikat tanah dan program hutan sosial untuk rakyat. Individu pemilik konsesi lahan diminta mengembalikannya kepada negara.
"Pemerintahan juga melaksanakan program kehutanan sosial. Kita telah membagikan konsesi untuk masyarakat dan rakyat sektor hutan. Sudah kita bagikan 2,6 juta hektare," kata Jokowi dalam pidatonya, di SICC, Sentul, Jawa Barat, Minggu 24 Februari 2018.
Menurut Jokowi, masih ada sekitar 12,7 juta hektare yang siap dibagikan kepada rakyat kecil. Jokowi memastikan di pemerintahannya konsensi lahan hanya untuk rakyat kecil.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
"Jangan mengalihkan substansi persoalannya bahwa yang harus disampaikan ke publik, narasi besarnya, adalah program strategis Pak Joko Widodo mengenai tanah untuk rakyat ," kata Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima di Gedung KPU, Jakarta, Selasa, 26 Februari 2019.
Aria membantah tudingan yang menyebut Jokowi mempersoalkan tanah yang dikuasai Prabowo di Aceh Tengah dan Kalimantan Timur yang berstatus Hak Guna Usaha (HGU) dalam pidato di Sentul, Bogor, Minggu, 24 Februari 2019 lalu. Dalam pidatonya, Jokowi menyebut, dirinya menunggu pemegang konsesi besar mengembalikan tanah ke negara.
Menurut Aria, pidato Jokowi di Sentul tersebut hanya merespons pernyataan Prabowo dalam debat kedua Pilpres yang mengaku bersedia mengembalikan tanah-tanah tersebut kepada negara.
"Bagi yang ingin menyerahkan Pak Jokowi maturnuwun, mana? Karena juga akan melancarkan. Bagi yang tidak (tidak mau menyerahkan), ya sudah. Pak Jokowi tidak minta kok, Pak Jokowi hanya merespons," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Aria turut menjawab cuitan politikus Fahri Hamzah, di media sosial Twitter. Fahri menantang Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk menarik semua lahan yang berstatus HGU. Aria menilai Fahri tak memahami konteks persoalan yang dimaksud Jokowi.
(Baca juga: Jokowi Tunggu Pengembalian Konsensi Lahan Besar)
"Jangan membiaskan persoalan ini ke persoalan Perppu, Fahri tidak paham persoalan yang dibicarakan Pak Jokowi itu lahan sosial, hutan sosial, sertifikasi, kenapa ditolak oleh (kubu) Prabowo?," kata dia.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan Jokowi berkomitmen meneruskan kebijakan tanah untuk rakyat melalui program pemberian sertifikat gratis. Program sertifikasi tanah bagi warga bukan sebuah kebohongan seperti yang kerap dituduhkan oleh kubu Prabowo-Sandi.
"Program sertifikasi tanah itu fakta dan ditunggu rakyat, itu dapat dilihat mimpi mengurus sertifikat dengan cara yang praktis dan cepat itu hanya di pemerintahan Jokowi," pungkas dia.
Jokowi sempat mengungkap keberhasilan pemerintahannya dalam pembagian sertifikat tanah dan program hutan sosial untuk rakyat. Individu pemilik konsesi lahan diminta mengembalikannya kepada negara.
"Pemerintahan juga melaksanakan program kehutanan sosial. Kita telah membagikan konsesi untuk masyarakat dan rakyat sektor hutan. Sudah kita bagikan 2,6 juta hektare," kata Jokowi dalam pidatonya, di SICC, Sentul, Jawa Barat, Minggu 24 Februari 2018.
Menurut Jokowi, masih ada sekitar 12,7 juta hektare yang siap dibagikan kepada rakyat kecil. Jokowi memastikan di pemerintahannya konsensi lahan hanya untuk rakyat kecil.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
