Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut sudah lama gelisah gara-gara kehadiran mafia tanah. Dia mengetahui keberadaan mafia tanah di Jakarta dan daerah lainnya sejak duduk di Komisi V DPR.
Dia kini masih harus terus berurusan dengan mafia tanah. Bahkan, mafia tanah dan berbagai persoalan sengketa tanah turut menghambat program normalisasi sungai.
"Kami sendiri terkait penanganan banjir, termasuk yang menjadi lambat terkait pembebasan lahan normalisasi karena terkait masalah sengketa lahan, masalah tanah, kepemilikan dan juga mafia-mafia tanah," kata Ariza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Maret 2021.
Dia mengapresiasi gerak cepat Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membentuk Satgas Anti Mafia Tanah. Dia berharap kehadiran satgas dapat memberantas mafia tanah yang ada di Indonesia, khususnya Jakarta.
"Kami sangat berterima kasih dan berharap ini (satgas) bisa terus berjalan dengan cepat, dengan optimal karena memang di Jakarta ini banyak sekali masalah sengketa tanah lahan dan mafia-mafia tanah," ungkap politikus Partai Gerindra itu.
Baca: Wagub DKI Harap Kementerian PUPR Segera Lakukan Normalisasi
Dia berharap kasus mafia tanah bisa segera dibereskan. Dengan begitu, Pemprov DKI dapat memberikan kelegaan dan kepastian hukum kepada masyarakat maupun pemerintah yang membutuhkan lahan untuk program pembangunan.
"Ini juga memberikan hak kepada masyarakat yang memiliki tanah dengan baik. Bisa juga membeli memanfaatkan lahan untuk kepentingan ruang terbuka hijau, pemakaman, hutan kota, taman, jalan, termasuk tidak kalah penting program banjir, waduk, dan normalisasi," ujar dia.
Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut sudah lama gelisah gara-gara kehadiran mafia
tanah. Dia mengetahui keberadaan mafia tanah di Jakarta dan daerah lainnya sejak duduk di Komisi V DPR.
Dia kini masih harus terus berurusan dengan mafia tanah. Bahkan, mafia tanah dan berbagai persoalan sengketa tanah turut menghambat program
normalisasi sungai.
"Kami sendiri terkait penanganan banjir, termasuk yang menjadi lambat terkait pembebasan lahan normalisasi karena terkait masalah sengketa lahan, masalah tanah, kepemilikan dan juga mafia-mafia tanah," kata Ariza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Maret 2021.
Dia mengapresiasi gerak cepat Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membentuk Satgas Anti Mafia Tanah. Dia berharap kehadiran satgas dapat memberantas mafia tanah yang ada di Indonesia, khususnya Jakarta.
"Kami sangat berterima kasih dan berharap ini (satgas) bisa terus berjalan dengan cepat, dengan optimal karena memang di Jakarta ini banyak sekali masalah sengketa tanah lahan dan mafia-mafia tanah," ungkap politikus Partai Gerindra itu.
Baca: Wagub DKI Harap Kementerian PUPR Segera Lakukan Normalisasi
Dia berharap kasus mafia tanah bisa segera dibereskan. Dengan begitu, Pemprov DKI dapat memberikan kelegaan dan kepastian hukum kepada masyarakat maupun pemerintah yang membutuhkan lahan untuk program pembangunan.
"Ini juga memberikan hak kepada masyarakat yang memiliki tanah dengan baik. Bisa juga membeli memanfaatkan lahan untuk kepentingan ruang terbuka hijau, pemakaman, hutan kota, taman, jalan, termasuk tidak kalah penting program banjir, waduk, dan normalisasi," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
