Solusi BPN Soal BPJS Dianggap Tak Efektif
Jubir TKN Irma Suryani Chaniago/MI/Susanto
Jakarta: Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyebut Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak masuk akal. Solusi BPN soal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak diperhitungkan matang.
"Kami menilai narasi Gamal Albinsaid (jubir BPN) tekait BPJS Kesehatan tidak lebih dari sekedar gali lubang tutup lubang, yaitu dengan memindahkan pos anggaran kementerian lain untuk mensubsidi anggara BPJS Kesehatan," kata juru bicara TKN Irma Chaniago di Jakarta, Jumat, 15 Maret 2019.
Solusi itu dianggap sekadar pencitraan. Pemerintah telah memiliki solusi komprehensif sehingga tidak perlu memotong anggaran kementerian lain.
Baca: BPN Klaim Prabowo-Sandi Mampu Benahi BPJS
Politikus Partai NasDem itu menjelaskan pemerintah saat ini berupaya meningkatkan layanan kesehatan di tingkat dasar, yakni Puskesmas dan klinik. Masyarakat tidak langsung datang ke rumah sakit rujukan.
Rumah sakit rujukan dapat lebih fokus menangani penyakit yang membutuhkan penanganan maksimal. Pemerintah juga berupaya memaksimalkan iuran peserta, termasuk meningkatkan kontribusi pemerintah daerah.
Baca: Jika Masih Defisit, BPJS Kesehatan Bakal Disuntik Lagi
Pemerintah daerah memiliki anggaran pemeliharaan kesehatan masyarakat. Menurut Irma, solusi pemerintah menghindari defisit BPJS kesehatan cenderung lebih realistis.
"Yaitu mengedepankan penyesuaian tarif per kunjungan, memaksimalkan iuran bagi peserta kecuali peserta khusus BPJS Kesehatan," tegas Irma.
Sebelumnya, Gamal mengatakan Prabowo-Sandi akan menata ulang pengelolaan dana BPJS Kesehatan agar tidak defisit dari Rp 3,3 triliun pada 2014, menjadi Rp9,8 triliun pada 2017. Salah satunya, kata dia, meningkatkan anggaran kesehatan. Sumber dananya diambil dari pos anggaran kementerian lain.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OJE))
"Kami menilai narasi Gamal Albinsaid (jubir BPN) tekait BPJS Kesehatan tidak lebih dari sekedar gali lubang tutup lubang, yaitu dengan memindahkan pos anggaran kementerian lain untuk mensubsidi anggara BPJS Kesehatan," kata juru bicara TKN Irma Chaniago di Jakarta, Jumat, 15 Maret 2019.
Solusi itu dianggap sekadar pencitraan. Pemerintah telah memiliki solusi komprehensif sehingga tidak perlu memotong anggaran kementerian lain.
Baca: BPN Klaim Prabowo-Sandi Mampu Benahi BPJS
Politikus Partai NasDem itu menjelaskan pemerintah saat ini berupaya meningkatkan layanan kesehatan di tingkat dasar, yakni Puskesmas dan klinik. Masyarakat tidak langsung datang ke rumah sakit rujukan.
Rumah sakit rujukan dapat lebih fokus menangani penyakit yang membutuhkan penanganan maksimal. Pemerintah juga berupaya memaksimalkan iuran peserta, termasuk meningkatkan kontribusi pemerintah daerah.
Baca: Jika Masih Defisit, BPJS Kesehatan Bakal Disuntik Lagi
Pemerintah daerah memiliki anggaran pemeliharaan kesehatan masyarakat. Menurut Irma, solusi pemerintah menghindari defisit BPJS kesehatan cenderung lebih realistis.
"Yaitu mengedepankan penyesuaian tarif per kunjungan, memaksimalkan iuran bagi peserta kecuali peserta khusus BPJS Kesehatan," tegas Irma.
Sebelumnya, Gamal mengatakan Prabowo-Sandi akan menata ulang pengelolaan dana BPJS Kesehatan agar tidak defisit dari Rp 3,3 triliun pada 2014, menjadi Rp9,8 triliun pada 2017. Salah satunya, kata dia, meningkatkan anggaran kesehatan. Sumber dananya diambil dari pos anggaran kementerian lain.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OJE))
BERITA TERKAIT
