Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dok;Setkab.
Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dok;Setkab.

Jika Masih Defisit, BPJS Kesehatan Bakal Disuntik Lagi

Ekonomi bpjs kesehatan
Eko Nordiansyah • 14 Maret 2019 20:31
Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap menyuntikan dana ke Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Meski sebelumnya pemerintah sudah menggelontorkan dana untuk menutup defisit BPJS Kesehatan.
 
"Ya kalau kebijakan tiga bulan kita bayar lagi enggak apa-apa, PMK-nya kan begitu," kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo ditemui di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Kamis, 14 Maret 2019.
 
Dirinya menegaskan negara akan hadir dan selalu siap untuk menyuntikkan dana ke BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, jika sampai dengan Maret BPJS Kesehatan defisitnya cukup besar, pemerintah akan menggelontorkan dana lagi.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Defisit itu kan karena banyak klaim yang jatuh tempo, atau gagal bayar, artinya sudah dilayani rumah sakit tapi belum dibayar BPJS, ya kita suntik, ada bayar, bisa saja tiga bulan itu kita bayarkan lagi," jelas dia.
 
Sampai saat ini, Kemenkeu masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan audit dari BPKP bisa rampung akhir bulan ini.
 
Setelah audit BPKP selesai, Mardiasmo menceritakan, pemerintah akan melakukan rapat tingkat menteri. Dirinya juga menyebut belum ada persiapan berapa dana yang disiapkan pemerintah karena tergantung permintaan BPJS Kesehatan.
 
"Nanti kita lihat, kita bicarakan lagi, terus kita rapat tingkat menteri nanti kita putuskan berapa defisitnya. Sekarang kan kita bayar dulu defisitnya, kemarin sudah kita bayarkan," pungkasnya.
 
Sri Mulyani sebelumnya sudah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
 
Aturan ini diterbitkan sebagai panduan dalam rangka menutup defisit operasional BPJS Kesehatan. Untuk pencairan dana JKN, Direktur Utama BPJS Kesehatan harus nengajukan surat tagihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif