Jakarta: Presiden Joko Widodo mengakui ada kiai dan tokoh masyarakat yang mengacungkan satu jari saat peresmian penggratisan Jembatan Suramadu. Namun, itu semua bukan atas permintaannya.

"Justru saya ingatkan, jangan. Enggak usah, enggak usah," kata Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu, 31 Oktober 2018.

Dia menjelaskan digratiskannya Jembatan Suramadu melalui proses panjang. Mulai dari 2015, pemerintah menggratiskan sepeda motor.

Kemudian, pemerintah memotong tarif tol Jembatan Suramadu sebesar 50 persen untuk mobil, bus, truk serta angkutan umum lain pada 2016.

Pada 2018, permintaan kembali muncul dari kiai dan tokoh masyarakat untuk menggratiskan Jembatan Suramadu. Sebab, kebijakan penggratisan buat sepeda motor dan potongan tarif belum maksimal. Terutama dalam mendongkrak perekonomian di Madura.

"Karena kita harapkan setiap pembangunan harus memberikan dampak. Kalau memberatkan ya untuk apa. Harus memberikan dampak ekonomi, dampak kesejahteraan terhadap masyarakat yang ada di sekitar infrastruktur itu," jelas dia.

Baca: Jokowi Gratiskan Tol Suramadu

Saat ini, lanjut dia, tingkat kemiskinan di Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya, Jawa Timur, mencapai 4-6,7 persen. Sedangkan di Madura mencapai 16-24 persen.

Angka itu menunjukan adanya ketimpangan yang sangat besar. Padahal, daerah-daerah itu berjarak sangat dekat hanya 5-6 kilometer.

"Rasa keadilan yang menjadi catatan kita. Sehingga, kemarin kita putuskan menjadi jembatan biasa," ucap dia.

Jokowi sebagai calon presiden (capres) petahana sebelumnya dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dia diduga melakukan pelanggaran terkait kebijakan menggratiskan fasilitas Jembatan Suramadu.

"Patut diduga hal itu merupakan pelanggaran kampanye atau kampanye terselubung," ujar anggota Forum Advokat Rantau (Fara), Rubby Cahyady, di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Oktober 2018.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((YDH))