Saksi Ahli: Diskualifikasi Paslon Bukan Kewenangan MK
Dr. Heru Widodo (kanan) memberikan keterangan pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 21 Juni 2019. Foto:MI/ Pius
Jakarta: Saksi ahli hukum yang dihadirkan kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Heru Widodo mengatakan belum pernah Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi pasangan calon peserta pemilu semenjak pemilu serentak berlangsung. Fakta ini yang akan mementahkan petitum yang diajukan kubu Prabowo-Sandi.
"Putusan Mahkamah dalam mengadili pemilukada serentak sejak 2015, dapat dijadikan sumber rujukan untuk menganalisis atau untuk mencari tahu sikap Mahkamah tentang diskualifikasi calon," ujar Heru di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Mei 2019.
Agar memperkuat argumennya tersebut, Heru memberikan contoh kasus sengketa PHPU dalam Piligub Provinsi Maluku Utara tahun 2018. Saat itu terdapat petitum diskualifikasi yang baru muncul pada tahapan PSU (Pemungutan Suara Ulang).
"Gubernur petahana dilaporkan melanggar pasal 71 UU Pemilukada serentak. Bawaslu Provinsi Maluku Utara merekomendasikan untuk didiskualifikasi. Mahkamah berpendapat, pendiskualifikasian adalah wewenang badan penegak hukum lain untuk menyelesaikannya," jelasnya.
Selain itu, contoh kasus lainya dalam Putusan Kabupaten Kuantan Singingi, 2015, terdapat permohonan diskualifikasi pemenang karena tidak memenuhi syarat dukungan partai politik. MK menegaskan permasalah hukum tersebut termasuk dalam kategori sengketa pengadilan tata usaha negara (PTUN).
"Sehingga masalah syarat dukungan partai yang berkiblat tidak sahnya penetapan pasangan calon merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikanya," imbuhnya.
Atas dasar contoh kasus itu, dirasa sangat relevan untuk dijadikan ukuran dalam menimbang permohonan diskualifikasi perselisihan hasil Pilpres 2019 ini. Meskipun hukum di Indonesia tidak mengharuskan hakim untuk mengikuti putusan hakim di pengadilan yang lebih tinggi.
"Sebagaimana dikemukakan Prof Bagir Manan bahwa majelis hakim menjaga konsistensi dengan putusan-putusan terdahulu, demi kepastian hukum dan menjadi petunjuk bagi pihak yang akan mengajukan perkara," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
"Putusan Mahkamah dalam mengadili pemilukada serentak sejak 2015, dapat dijadikan sumber rujukan untuk menganalisis atau untuk mencari tahu sikap Mahkamah tentang diskualifikasi calon," ujar Heru di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Mei 2019.
Agar memperkuat argumennya tersebut, Heru memberikan contoh kasus sengketa PHPU dalam Piligub Provinsi Maluku Utara tahun 2018. Saat itu terdapat petitum diskualifikasi yang baru muncul pada tahapan PSU (Pemungutan Suara Ulang).
"Gubernur petahana dilaporkan melanggar pasal 71 UU Pemilukada serentak. Bawaslu Provinsi Maluku Utara merekomendasikan untuk didiskualifikasi. Mahkamah berpendapat, pendiskualifikasian adalah wewenang badan penegak hukum lain untuk menyelesaikannya," jelasnya.
Selain itu, contoh kasus lainya dalam Putusan Kabupaten Kuantan Singingi, 2015, terdapat permohonan diskualifikasi pemenang karena tidak memenuhi syarat dukungan partai politik. MK menegaskan permasalah hukum tersebut termasuk dalam kategori sengketa pengadilan tata usaha negara (PTUN).
"Sehingga masalah syarat dukungan partai yang berkiblat tidak sahnya penetapan pasangan calon merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikanya," imbuhnya.
Atas dasar contoh kasus itu, dirasa sangat relevan untuk dijadikan ukuran dalam menimbang permohonan diskualifikasi perselisihan hasil Pilpres 2019 ini. Meskipun hukum di Indonesia tidak mengharuskan hakim untuk mengikuti putusan hakim di pengadilan yang lebih tinggi.
"Sebagaimana dikemukakan Prof Bagir Manan bahwa majelis hakim menjaga konsistensi dengan putusan-putusan terdahulu, demi kepastian hukum dan menjadi petunjuk bagi pihak yang akan mengajukan perkara," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
BERITA TERKAIT
