Jakarta: Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta pemerintahan selanjutnya harus melanjutkan kebijakan hilirisasi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden Ma’ruf Amin demi menguatkan ekonomi bangsa ke depan. Permintaan itu dinilai logis dan rasional.

Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtaruddin mengatakan pertambangan di Indonesia sejak lama tidak dikelola dengan baik. Bahkan, banyak keluar dan menguntungkan pihak lain.

“Kalau terkait dengan masalah statement itu saya, kira itu suatu pernyataan yang logis dan sangat rasional, mengingat perkembangan dari masa ke masa,” kata Mukhtaruddin kepada wartawan, Selasa, 29 Agustus 2023.

Menurut dia, tambang yang ada di Indonesia sudah lama dikuasai pihak luar dan itu sangat merugikan bangsa Indonesia. Dia menilai kebijakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah sangat tepat untuk memberikan nilai tambah bagi negara.

“Itu kan sudah sejak zaman kita belum merdeka mereka sudah menambang di daerah kita, tetapi kita tidak melakukan hilirisasi dari dulu, akhirnya kita tidak mendapatkan nilai tambah yang banyak dari mineral yang kita miliki, dan kita tahu sendiri faktanya bahwa kita dari dulu memang begitu begitu saja,” ujar dia.

Menurut Mukhtaruddin, kebijakan hilirisasi harus mendapat dukungan penuh dari semua pihak demi kemajuan bangsa. Lewat hilirisasi ini Indonesia akan berubah status dari negara berkembang menjadi negara maju.

“Sehingga tekad pemerintah untuk melakukan hilirisasi ini kan sesuatu yang harus kita dorong, yang harus kita dukung, karena kalau kita mau maju, mau besar dan mau menjadi negara industri yang besar, ya kita harus menguasai hilirisasinya,” ungkap politisi Partai Golkar itu.

Mukhtaruddin menegaskan pemerintahan pada periode selanjutnya harus melanjutkan kebijakan hilirisasi yang sudah dilakukan Presiden Jokowi demi kemajuan bangsa Indonesia. Menurut dia, Indonesia akan jalan di tempat jika presiden terpilih berikutnya tidak melanjutkan kebijakan hilirisasi.

“Ini harus dimiliki oleh semua anak bangsa, semua stakeholder harus memiliki hal itu, siapapun nanti presiden terpilih berikutnya ataupun kabinet yang berikutnya itu harus punya visi yang sama untuk bagaimana agar hilirisasi ini menjadi keniscayaan yang harus kita lakukan, agar negara kita menjadi negara yang maju,” tegas dia.
 

Baca Juga: Presiden: Keuntungan Hilirisasi Nikel Capai Rp510 T

Mukhtaruddin mengakui bukti hilirisasi yang dilakukan pemerintah saat ini berbuah positif, di mana nilai tambah yang didapatkan negara dari hasil hilirisasi sangat signifikan. Sehingga, perlu ada dorongan dari semua pihak agar presiden atau pemerintahan selanjutnya harus melanjutkan kebijakan hilirisasi.

“Memang hilirisasi ini harus kita paksa, karena kalau maunya dunia luar kita hanya sebagai supplier daripada raw material bahan baku konsentrat kan gitu, kita sendiri harusnya yang punya tekad ke sana, tantangannya memang berat tetapi yang paling penting kita harus punya tekad itu,” jelas dia.

Di samping itu, dia menilai iklim investasi harus diperbaiki, mulai dari proses perizinan yang tidak berbelit-belit, sosial masyarakat, hingga situasi politik bangsa yang harus dijaga agar tidak mengganggu investasi.

“Salah satu juga yang harus mendukung adalah iklim investasi yang harus diperbaiki, sehingga prosedur perizinan situasi sosial masyarakat kondisi bangsa ini harus mulai stabil agar investasi masuk untuk hilirisasi itu,” ucap dia.

Dia menyarankan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) ke depan menuangkan kebijakan melanjutkan hilirisasi ke dalam visi dan misi agar tidak melenceng atau mencabut kebijakan hilirisasi.

“Harusnya presiden yang akan datang punya visi itu, pemimpin yang akan datang harus punya visi itu, kalau perlu visi itu harus dituangkan dalam visi-misinya calon presiden dan wakil presiden, supaya hilirisasi ini menjadi salah satu menjadi visi yang harus dicantumkan dalam visi misi dari calon presiden dan wakil presiden ke depan,” ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((AZF))