Bawaslu Respons Film Dirty Vote: Terima Kasih Loh
Film dokumenter Dirty Vote tentang kecurangan pemilu rilis di Youtube. dok ist
Jakarta: Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya berterima kasih terhadap film dokumenter Dirty Vote. Lolly mengungkap film itu menjadi kritik untuk Bawaslu.
"Terima kasih loh. Berarti kami dikritik. Nah, kritik itu bagi Bawaslu, hal yang memang harus kami dengar, ya, supaya meningkatkan kualitas kerja Bawaslu," kata Lolly di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin, 12 Februari 2024.
Lolly mengaku dirinya sudah menyaksikan film dokumenter itu. Terutama, kata dia, pada menit ke-57 saat membahas inkompetennya Bawaslu selama Pemilu 2024.
"Paling tidak kritik terhadap Bawaslu itu, menit ke-57. Menit ke-57 itu bikin saya gini 'oh iya ya berarti ada hal yang belum tersampaikan ke publik dengan baik, yang itu harusnya clear (jelas) di publik, tetapi ternyata enggak clear di publik'. Itu kan jadi autokritik buat Bawaslu," ujar Lolly.
Dia mengungkapkan Bawaslu telah melakukan langkah taktis sebagai respons terhadap film dokumenter tersebut. Dia mengaku langsung berkomunikasi dengan pihak terkait perihal tersebut.
"Maka apa langkah taktis yang kami lakukan? Saya langsung komunikasi dengan teman-teman humas memastikan supaya informasinya lebih masif tersampaikan," ungkap dia.
Namun, dia mencoba menjelaskan bahwa terhadap kasus yang disebutkan dalam film dokumenter Dirty Vote, seperti penanganan pembagian susu di hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) Jakarta, telah ditangani Bawaslu berdasarkan regulasi yang ada.
"Secara kelembagaan, Bawaslu sudah menangani perkara ini, sehingga kami tentu siap untuk mempertanggungjawabkan langkah yang sudah dilakukan Bawaslu," jelas dia.
Tetapi, menurut dia, penilaian milik publik. Dia menerangkan Bawaslu tidak akan membatasi pandangan publik.
"Tidak ada, malah dipersilakan," kata dia.
Film dokumenter Dirty Vote disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Dalam siaran tertulisnya, Dandhy menyampaikan film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.
Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar 2 pekan, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis. Pembuatannya, dia menambahkan, melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.
Dalam waktu kurang lebih 5 jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Senin, 12 Februari 2024, pukul 23.15 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 6,2 juta penonton.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
"Terima kasih loh. Berarti kami dikritik. Nah, kritik itu bagi Bawaslu, hal yang memang harus kami dengar, ya, supaya meningkatkan kualitas kerja Bawaslu," kata Lolly di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin, 12 Februari 2024.
Lolly mengaku dirinya sudah menyaksikan film dokumenter itu. Terutama, kata dia, pada menit ke-57 saat membahas inkompetennya Bawaslu selama Pemilu 2024.
"Paling tidak kritik terhadap Bawaslu itu, menit ke-57. Menit ke-57 itu bikin saya gini 'oh iya ya berarti ada hal yang belum tersampaikan ke publik dengan baik, yang itu harusnya clear (jelas) di publik, tetapi ternyata enggak clear di publik'. Itu kan jadi autokritik buat Bawaslu," ujar Lolly.
Dia mengungkapkan Bawaslu telah melakukan langkah taktis sebagai respons terhadap film dokumenter tersebut. Dia mengaku langsung berkomunikasi dengan pihak terkait perihal tersebut.
"Maka apa langkah taktis yang kami lakukan? Saya langsung komunikasi dengan teman-teman humas memastikan supaya informasinya lebih masif tersampaikan," ungkap dia.
| Baca: Heboh, Film 'Dirty Vote' Hilang dari Pencarian Youtube |
Namun, dia mencoba menjelaskan bahwa terhadap kasus yang disebutkan dalam film dokumenter Dirty Vote, seperti penanganan pembagian susu di hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) Jakarta, telah ditangani Bawaslu berdasarkan regulasi yang ada.
"Secara kelembagaan, Bawaslu sudah menangani perkara ini, sehingga kami tentu siap untuk mempertanggungjawabkan langkah yang sudah dilakukan Bawaslu," jelas dia.
Tetapi, menurut dia, penilaian milik publik. Dia menerangkan Bawaslu tidak akan membatasi pandangan publik.
"Tidak ada, malah dipersilakan," kata dia.
Film dokumenter Dirty Vote disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Dalam siaran tertulisnya, Dandhy menyampaikan film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.
Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar 2 pekan, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis. Pembuatannya, dia menambahkan, melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.
Dalam waktu kurang lebih 5 jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Senin, 12 Februari 2024, pukul 23.15 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 6,2 juta penonton.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
BERITA TERKAIT
