Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengoptimalkan pemantauan. Hal ini untuk memastikan anak tidak dilibatkan dalam kampanye dan menjadi komoditas pemilu.

"Hingga kini masih ditemukan pelanggaran terkait anak ikut dalam kampanye, harapan kami agar Bawaslu dan KPU terus melakukan pemantauan," kata Komisioner KPAI Dyah Puspitarini saat dihubungi dari Jakarta, Jumat, 12 Januari 2024.

Dyah mengatakan bahwa hingga hari ke-45 masa kampanye Pemilu 2024, KPAI masih mendapati peserta pemilu yang melibatkan anak untuk berkampanye bahkan menjadikan anak sebagai komoditas pemilu. Namun, ia tidak memerinci temuan tersebut.

Karena itu, Dyah meminta penyelenggara pemilu untuk tidak berhenti melakukan pemantauan dan upaya-upaya lainnya, agar  tidak terus terjadi.

"Bawaslu dan KPU di daerah juga harus ikut memantau," kata dia.

Baca juga: Bawaslu Catat 777 Laporan Pelanggaran Pemilu

Dyah mengingatkan kembali adanya nota kesepahaman antara KPAI, Lembaga Nasional Hak Azasi Manusia (LNHAM), Bawaslu, dan KPU, terkait pemilu ramah anak yang harus ditaati bersama demi kebaikan anak-anak Indonesia di masa yang akan datang.

"KPAI, LNHAM dan Bawaslu serta KPU telah melakukan MoU terkait pemilu ramah anak, harus ditaati bersama," kata dia. 

Berkaca dari penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, KPAI ikut serta melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan anak dalam politik selama tahapan Pilpres 2014, Pilkada 2017 dan 2018, serta Pemilu 2019. Hasil pengawasan menunjukkan masih banyak peserta pemilu dan pilkada yang melibatkan anak pada masa kampanye.

Dia mengungkap  jumlah sengketa penghitungan hasil pemilu mencapai 248 kasus yang dilakukan oleh 12 partai politik nasional pada 2014. Selanjutnya, pada Pemilu 2019, didapati pelanggaran kurang lebih 80 kasus penyalahgunaan anak oleh partai politik peserta pemilu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((LDS))