Perludem Berharap Uji Materi Surat Suara Bagi DPTb Dikabulkan
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini--Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Jakarta: Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, melayangkan uji materi undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang ketersediaan surat suara bagi pemilih pindahan dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK akan membacakan keterangan pemerintah, DPR dan KPU pada Senin, 25 Maret 2019.
Titi menilai, persidangan judicial review (JR) yang diperjuangkannya terhadap DPTb berlangsung relatif cepat. Sidang masuk pada Selasa, 5 Maret 2019, pemeriksaan pendahuluan pada Kamis, 14 Maret 2019, pemeriksaan perbaikan permohonan pada Rabu, 20 Maret 2019 dan mendengarkan keterangan dari pemerintah, DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak terkait pada Senin, 25 Maret 2019.
Meski berlangsung cepat, Titi berharap uji materi yang diajukannya betul-betul menjadi prioritas MK. Dengan demikian, keputusan segera ditetapkan agar ada kepastian hukum bagi KPU untuk mengeluarkan surat suara sebagai pelayanan kepada pemilih, terkhusus terhadap DPTb.
"Kami berharap MK mengabulkan permohonan uji materi kami, besok kami akan mendengarkan keterangan pemerintah, DPR dan KPU," kata Titi di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat, Minggu, 24 Maret 2019.
Sejumlah pemilih yang terancam tidak bisa memilih pada Pemilu 2019 yakni, pemilih yang ingin pindah memilih tapi belum mengurus surat pindah dan terlewat jangka waktu. Kemudian, pemilih yang belum terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) tetapi belum memiliki KTP-elektronik. Lalu, pemilih pindahan yang terkonsentrasi di titik-titik tertentu dalam jumlah besar khususnya di lembaga permasyarakatan (lapas), di perkebunan, di pertambangan, pesantren dan rumah sakit.
"Ini harus ada kepastian hukum. Agar KPU bisa mengeluarkan surat suara bagi pemilih tersebut," ujar Titi.
Dalam masalah ini, Titi berharap MK bisa melihat kepentingan konstitusional dan substansial. Dengan begitu, MK dapat segera memberikan kepastian hukum.
"Ini juga untuk KPU agar tidak terkendala secara teknis saat melayani pemilih dalam menggunakan hak pilihnya," ungkap Titi.
Selain kepada MK, Titi juga berharap ke KPU. Ia meminta KPU agar bisa memberikan keterangan secara substantif dan menjelaskan kepada MK soal pentingnya untuk memenuhi permohonan uji materi tersebut.
"Karena sesungguhnya dari uji materi ini, sebagian besar demi kepentingan untuk memperjuangkan upaya memberikan kepastian hukum bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu di dalam melayani pemilih untuk menggunakan hak pilihnya," pungkas Titi.
Diketahui, jumlah DPTb lebih kurang sebanyak 275.923 orang. Jumlah ini melebihi jumlah ketersediaan surat suara cadangan di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 2 persen dari daftar pemilih tetap (DPT).
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((EKO))
Titi menilai, persidangan judicial review (JR) yang diperjuangkannya terhadap DPTb berlangsung relatif cepat. Sidang masuk pada Selasa, 5 Maret 2019, pemeriksaan pendahuluan pada Kamis, 14 Maret 2019, pemeriksaan perbaikan permohonan pada Rabu, 20 Maret 2019 dan mendengarkan keterangan dari pemerintah, DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak terkait pada Senin, 25 Maret 2019.
Meski berlangsung cepat, Titi berharap uji materi yang diajukannya betul-betul menjadi prioritas MK. Dengan demikian, keputusan segera ditetapkan agar ada kepastian hukum bagi KPU untuk mengeluarkan surat suara sebagai pelayanan kepada pemilih, terkhusus terhadap DPTb.
"Kami berharap MK mengabulkan permohonan uji materi kami, besok kami akan mendengarkan keterangan pemerintah, DPR dan KPU," kata Titi di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat, Minggu, 24 Maret 2019.
Sejumlah pemilih yang terancam tidak bisa memilih pada Pemilu 2019 yakni, pemilih yang ingin pindah memilih tapi belum mengurus surat pindah dan terlewat jangka waktu. Kemudian, pemilih yang belum terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) tetapi belum memiliki KTP-elektronik. Lalu, pemilih pindahan yang terkonsentrasi di titik-titik tertentu dalam jumlah besar khususnya di lembaga permasyarakatan (lapas), di perkebunan, di pertambangan, pesantren dan rumah sakit.
"Ini harus ada kepastian hukum. Agar KPU bisa mengeluarkan surat suara bagi pemilih tersebut," ujar Titi.
Dalam masalah ini, Titi berharap MK bisa melihat kepentingan konstitusional dan substansial. Dengan begitu, MK dapat segera memberikan kepastian hukum.
"Ini juga untuk KPU agar tidak terkendala secara teknis saat melayani pemilih dalam menggunakan hak pilihnya," ungkap Titi.
Selain kepada MK, Titi juga berharap ke KPU. Ia meminta KPU agar bisa memberikan keterangan secara substantif dan menjelaskan kepada MK soal pentingnya untuk memenuhi permohonan uji materi tersebut.
"Karena sesungguhnya dari uji materi ini, sebagian besar demi kepentingan untuk memperjuangkan upaya memberikan kepastian hukum bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu di dalam melayani pemilih untuk menggunakan hak pilihnya," pungkas Titi.
Diketahui, jumlah DPTb lebih kurang sebanyak 275.923 orang. Jumlah ini melebihi jumlah ketersediaan surat suara cadangan di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 2 persen dari daftar pemilih tetap (DPT).
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((EKO))
BERITA TERKAIT
