Demokrat Abaikan Rizieq Shihab
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.
Jakarta: Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin memastikan Demokrat tidak akan mengikuti Rizieq Shihab yang meminta real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) dihentikan. Demokrat hanya akan mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Siapa dia (Rizieq Shihab) itu? Tidak ada siapa pun yang berhak menjadi corong undang-undang, kecuali undang-undang itu sendiri," kata Amir saat dihubungi Medcom.id, Jumat, 3 Mei 2019.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Rachland Nashidik meminta calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto agar tak mengindahkan saran Rizieq. Apalagi, tanpa melibatkan partai koalisi.
"Pak Prabowo tak perlu menganggap ini titah yang harus dilaksanakan. Apalagi tanpa berkonsultasi dengan anggota koalisi," cuit Rachland lewat akun Twitter pribadinya, @RachlanNashidik, Kamis, 2 Mei 2019.
Menurut Rachland, Demokrat hanya mengingatkan agar Prabowo tak gegabah dalam mengambil keputusan "Demokrat mengingatkan," cuit Rachland.
Baca: Ijtimak Ulama Dianggap Lalai Sampaikan Bukti Kecurangan Pemilu
Demokrat sepakat berbagai kecurangan selama proses penyelengaraan pemilu perlu diluruskan dan diproses. Namun, bukan dengan mendelegitimasi penyelengara pemilu, apalagi sampai menggulingkan rezim.
"Kita tak berniat menjatuhkan pemerintahan," tegas Rachlan.
Sebelumnya, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak menyampaikan pesan pimpinan Shihab. Dari Mekkah, pimpinan Front Pembela Islam itu meminta KPU menghentikan publikasi real count karena hanya membingungkan masyarakat.
"Jadi Habib menyarankan agar BPN segera ke Bawaslu dan kita kawal ke KPU, agar BPN itu menghentikan real count, agar tidak membentuk opini yang jelek di masyarakat, yang akhirnya membingungkan masyarakat. Itu yang jadi bahaya," ujar Yusuf di acara Ijtimak Ulama III di Bogor, Rabu, 1 Mei 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"Siapa dia (Rizieq Shihab) itu? Tidak ada siapa pun yang berhak menjadi corong undang-undang, kecuali undang-undang itu sendiri," kata Amir saat dihubungi Medcom.id, Jumat, 3 Mei 2019.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Rachland Nashidik meminta calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto agar tak mengindahkan saran Rizieq. Apalagi, tanpa melibatkan partai koalisi.
"Pak Prabowo tak perlu menganggap ini titah yang harus dilaksanakan. Apalagi tanpa berkonsultasi dengan anggota koalisi," cuit Rachland lewat akun Twitter pribadinya, @RachlanNashidik, Kamis, 2 Mei 2019.
Menurut Rachland, Demokrat hanya mengingatkan agar Prabowo tak gegabah dalam mengambil keputusan "Demokrat mengingatkan," cuit Rachland.
Baca: Ijtimak Ulama Dianggap Lalai Sampaikan Bukti Kecurangan Pemilu
Demokrat sepakat berbagai kecurangan selama proses penyelengaraan pemilu perlu diluruskan dan diproses. Namun, bukan dengan mendelegitimasi penyelengara pemilu, apalagi sampai menggulingkan rezim.
"Kita tak berniat menjatuhkan pemerintahan," tegas Rachlan.
Sebelumnya, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak menyampaikan pesan pimpinan Shihab. Dari Mekkah, pimpinan Front Pembela Islam itu meminta KPU menghentikan publikasi real count karena hanya membingungkan masyarakat.
"Jadi Habib menyarankan agar BPN segera ke Bawaslu dan kita kawal ke KPU, agar BPN itu menghentikan real count, agar tidak membentuk opini yang jelek di masyarakat, yang akhirnya membingungkan masyarakat. Itu yang jadi bahaya," ujar Yusuf di acara Ijtimak Ulama III di Bogor, Rabu, 1 Mei 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
