Kubu Prabowo Akan Melawan ke Mahkamah Konstitusi
Ketua Direktorat Advokasi dan Hukum BPN Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.
Jakarta: Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memutuskan bakal melayangkan sengketa hasil pemilihan presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan itu diambil setelah BPN menggelar rapat tertutup di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, jakarta.
"Rapat hari ini memutuskan paslon 02 akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi," kata Direktur Advokasi dan Hukum BPN Sufmi Dasco Ahmad usai rapat di kediaman Prabowo, Jakarta, Selasa 21 Mei 2019.
BPN akan menyiapkan materi-materi gugatan dalam beberapa hari ke depan. Gugatan itu selambat-lambatnya akan dilayangkan tiga hari setelah penetapan pemenang Pilpres 2019 pada Mei 2019.
"Kita melihat ada pertimbangan-pertimbangan, kemudian ada hal-hal sangat krusial terutama mengenai penghitungan yang sangat signifikan yang bisa dibawa ke MK," ujar Dasco.
Kubu Prabowo-Sandi sebelumnya menolak menandatangani hasil rekapitulasi nasional Pilpres 2019 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka berkukuh Pemilu 2019 penuh kecurangan.
"Saya Azis Subekti dan Pak Didik Haryanto sebagai saksi dari BPN 02 menyatakan menolak hasil pilpres yang telah diumumkan," kata Azis usai pembacaan hasil rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Mei 2019.
Azis menegaskan pihaknya tak akan menyerah untuk melawan ketidakadilan, kecurangan, dan kesewenang-wenangan. Mereka ingin kebenaran ditegakkan.
Penolakan BPN untuk menandatangani hasil rekap KPU diikuti oleh partai koalisinya. Sebagian besar parpol koalisi penantang juga ikut-ikutan menolak menandatangani hasil rekapitulasi pemilu legislatif 2019.
Baca: Kubu Prabowo Pastikan Tak Akan Menggugat ke MK
Sikap ini bertolak belakang dengan pernyataan BPN sepekan lalu. Saat itu, melalui jubirnya, Dahnil Anzar Simanjuntak, BPN menyatakan tak akan menggugat ke MK. Alasannya, BPN sudah tidak percaya dengan MK.
"Karena ada ketidakpercayaan itu kami memutuskan tidak akan melakukan gugatan ke MK," kata Dahnil di Posko Media Center BPN Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Mei 2019.
Dahnil mengklaim BPN menemukan banyak ketidakadilan. Misalnya, ada penghalangan dalam kampanye hingga kriminalisasi kepada pendukung Prabowo-Sandiaga.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"Rapat hari ini memutuskan paslon 02 akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi," kata Direktur Advokasi dan Hukum BPN Sufmi Dasco Ahmad usai rapat di kediaman Prabowo, Jakarta, Selasa 21 Mei 2019.
BPN akan menyiapkan materi-materi gugatan dalam beberapa hari ke depan. Gugatan itu selambat-lambatnya akan dilayangkan tiga hari setelah penetapan pemenang Pilpres 2019 pada Mei 2019.
"Kita melihat ada pertimbangan-pertimbangan, kemudian ada hal-hal sangat krusial terutama mengenai penghitungan yang sangat signifikan yang bisa dibawa ke MK," ujar Dasco.
Kubu Prabowo-Sandi sebelumnya menolak menandatangani hasil rekapitulasi nasional Pilpres 2019 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka berkukuh Pemilu 2019 penuh kecurangan.
"Saya Azis Subekti dan Pak Didik Haryanto sebagai saksi dari BPN 02 menyatakan menolak hasil pilpres yang telah diumumkan," kata Azis usai pembacaan hasil rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Mei 2019.
Azis menegaskan pihaknya tak akan menyerah untuk melawan ketidakadilan, kecurangan, dan kesewenang-wenangan. Mereka ingin kebenaran ditegakkan.
Penolakan BPN untuk menandatangani hasil rekap KPU diikuti oleh partai koalisinya. Sebagian besar parpol koalisi penantang juga ikut-ikutan menolak menandatangani hasil rekapitulasi pemilu legislatif 2019.
Baca: Kubu Prabowo Pastikan Tak Akan Menggugat ke MK
Sikap ini bertolak belakang dengan pernyataan BPN sepekan lalu. Saat itu, melalui jubirnya, Dahnil Anzar Simanjuntak, BPN menyatakan tak akan menggugat ke MK. Alasannya, BPN sudah tidak percaya dengan MK.
"Karena ada ketidakpercayaan itu kami memutuskan tidak akan melakukan gugatan ke MK," kata Dahnil di Posko Media Center BPN Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Mei 2019.
Dahnil mengklaim BPN menemukan banyak ketidakadilan. Misalnya, ada penghalangan dalam kampanye hingga kriminalisasi kepada pendukung Prabowo-Sandiaga.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
