Jakarta: Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) meminta pelaksanaan pemilu dievaluasi secara menyeluruh. Sebabnya salah satu aspek penting yakni keberadaan petugas Kelompok Panitia Penyelenggara Pemilu (KPPS) luput dari perhatian. 

"Prosedur tata kelola itu yang belum dipikirkan secara serius oleh penyelenggara pemilu. Saya kira evaluasi harus dilakukan setelah penetapan pemenang nanti," kata peneliti Formappi, Lucius Karus di Gado-gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 18 Mei 2019.

Gugurnya ratusan petugas KPPS di seluruh Indonesia, kata dia, adalah persoalan serius. Selama ini pemilu cenderung hanya fokus pada bagaimana menarik partisipasi pemilih untuk memberi suaranya namun perhatian terhadap petugas luput.

"Tidak ada yang punya perhatian pada penyelenggara sendiri. Memastikan ada petugas saja itu satu tugas yang berat. Apalagi kemudian memastikan mereka bekerja dengan baik. Saya kira itu belum ditangani secara baik di Pemilu 2019," lanjut dia.

Baca juga: PDIP Raih Suara Terbanyak di Papua Barat

Menurut Lucius, tantangan Pemilu 2019 berat karena penyelenggaraan pemilu presiden dan legislatif dilakukan bersamaan. Banyaknya petugas KPPS yang tumbang menunjukkan Pemilu 2019 tak dipersiapkan lebih matang.

"KPU-Bawaslu sendiri tidak punya pengalaman terkait hal baru ini (pemilu serentak). Semua banyak coba-coba. Jadi memang, saya kira banyak hal yang tak sempat dipikirkan secara detail. Penyelenggaraan pemilu membutuhkan detail dalam persiapannya," ungkapnya.

Selain penyelenggara, dia juga meminta DPR ikut memperhatikan gelaran pemilu. DPR harus lebih aktif dalam mengawal pesta demokrasi.

"Ini pesan ke DPR juga. Jangan hanya merepotkan para penyelenggara. Saatnya DPR memberikan kepercayaan penuh ke penyelenggara pemilu, memastikan pemilu berjalan dengan baik," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((MEL))