Jakarta: Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya utang terkait penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Hingga kini, kasus penculikan hingga orang hilang terkait pelanggaran HAM belum tuntas.

"Tentu ini harus clear dijawab oleh pemerintahan Presiden Jokowi," kata pegiat pemilu dan demokrasi, Hasnu Ibrahim, dalam keterangan tertulis, Selasa, 9 Januari 2024.

Hal itu diungkap Hasnu dalam bedah Buku Hitam Prabowo di Bekasi, Menurut Hasnu, Jokowi perlu menjadikan isu ini perhatian, mengingat hal tersebut merupakan janji politik dan masa pemerintahan Jokowi segera berakhir.
 

Baca: Pemilu Dianggap Sarana Cegah Orba dan Pelanggaran HAM Terulang

Di sisi lain, Hasnu meminta masyarakat mencari informasi terkait sejarah kelam pelanggaran HAM di Indonesia. Sehingga, mereka dapat mengorelasikan hal itu dengan event saat ini, yakni Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

"Persatuan rakyat dibutuhkan dalam suksesi kepemimpinan politik nasional untuk menjegal agar pelanggar HAM tidak berkuasa," kata Hasnu.

Pegiat HAM dan sosial politik, Irwan Suhanto, menggarisbawahi kasus masa lalu salah satu kandidat di Pemilu 2024. Menurut dia, hal itu tak patut dilupakan dan mesti diselesaikan.

"Saya menantang Prabowo untuk menemui massa aksi kamisan ke 801 di depan istana negara besok. Agar clear sejauh mana keterlibatan Prabowo pada penculikan aktivis 98 dan kerusuhan Mei 1998," kata Irwan.

Akademisi politik dan hukum, Hasanuddin, mengatakan ada kemunduran demokrasi yang harus disadari masyarakat. Hal tersebut terkorelasi dengan sikap elite yang terkesan ingin melanggengkan kekuasaan.

Aktivis milenial, Rahbar Ayatullah, sepakat dengan hal itu. Dia mengajak milenial turun tangan membereskan masalah ini.

"Pilih lah pemimpin yang menghargai demokrasi dan tidak memiliki rekam jejak pelanggaran HAM berat masa lalu," kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ADN))