Banggar DPR Usulkan Dana Saksi Rp3,9 Triliun
Ketua Banggar DPR RI Aziz Syamsuddin - MI.
Jakarta: Badan Anggaran DPR RI mengupayakan dana saksi untuk Pemilu 2019 masuk APBN 2019. Anggaran diusulkan sekitar Rp3,9 triliun.
"Memang kalau saya lihat itu pengajuannya Rp3,9 triliun. Tapi ini lagi dibahas di dalam Panja A. Nanti dalam panja A tentu kita lihat lagi dalam rapat kerja situasinya seperti apa," kata Ketua Banggar DPR RI Aziz Syamsuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Oktober 2018.
Persetujuan dana saksi ini menunggu masukan skala prioritas anggaran di masing-masing komisi. Salah satunya dana saksi yang diusulkan Komisi II.
"Berkenaan dengan dana saksi yang tujuannya untuk diberikan kepada setiap parpol dengan pengelolaannya diserahkan kepada Bawaslu," jelas Aziz.
Pihak pemerintah menyiratkan tak bisa memenuhi usulan ini. Alasannya, dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur dana saksi pemilu dibebankan kepada negara.
"Kita lagi terus menjajaki jalan bagaimana caranya supaya dana kampanye bisa dianggarkan sehingga semua parpol bisa melihat ini secara pelaksanaan di tiap-tiap TPS itu bisa terlaksana," imbuh Aziz.
(Baca juga: Kemenkeu Tegaskan Dana Saksi tak Bisa Dibayar APBN)
Aziz menyadari secara aturan hukum dana saksi kampanye tak diatur. Ia menunggu pandangan dari masing-masing fraksi dana saksi bisa masuk dalam RUU APBN 2019.
"Untuk menjadi topik pembahasan dan meminta pembahasan ini diakomodasi dan disetujui dalam anggaran," pungkas dia.
Sebelumnya, usulan dana saksi dibiayai negara dikemukakan oleh Komisi II DPR RI. Usulan tersebut muncul lantaran Komisi II menilai tidak semua partai politik peserta Pemilu punya dana yang cukup untuk membiayai saksi.
"Saksi ini penting, jangan sampai partai karena nggak mampu, sehingga enggak ada saksinya. Maka kami, Komisi II sampaikan, harus pemerintah membiayai ini sehingga semua partai punya semua saksi," kata Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin.
(Baca juga: NasDem: APBN Babak Belur kalau Saksi Dibiayai Negara)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
"Memang kalau saya lihat itu pengajuannya Rp3,9 triliun. Tapi ini lagi dibahas di dalam Panja A. Nanti dalam panja A tentu kita lihat lagi dalam rapat kerja situasinya seperti apa," kata Ketua Banggar DPR RI Aziz Syamsuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Oktober 2018.
Persetujuan dana saksi ini menunggu masukan skala prioritas anggaran di masing-masing komisi. Salah satunya dana saksi yang diusulkan Komisi II.
"Berkenaan dengan dana saksi yang tujuannya untuk diberikan kepada setiap parpol dengan pengelolaannya diserahkan kepada Bawaslu," jelas Aziz.
Pihak pemerintah menyiratkan tak bisa memenuhi usulan ini. Alasannya, dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur dana saksi pemilu dibebankan kepada negara.
"Kita lagi terus menjajaki jalan bagaimana caranya supaya dana kampanye bisa dianggarkan sehingga semua parpol bisa melihat ini secara pelaksanaan di tiap-tiap TPS itu bisa terlaksana," imbuh Aziz.
(Baca juga: Kemenkeu Tegaskan Dana Saksi tak Bisa Dibayar APBN)
Aziz menyadari secara aturan hukum dana saksi kampanye tak diatur. Ia menunggu pandangan dari masing-masing fraksi dana saksi bisa masuk dalam RUU APBN 2019.
"Untuk menjadi topik pembahasan dan meminta pembahasan ini diakomodasi dan disetujui dalam anggaran," pungkas dia.
Sebelumnya, usulan dana saksi dibiayai negara dikemukakan oleh Komisi II DPR RI. Usulan tersebut muncul lantaran Komisi II menilai tidak semua partai politik peserta Pemilu punya dana yang cukup untuk membiayai saksi.
"Saksi ini penting, jangan sampai partai karena nggak mampu, sehingga enggak ada saksinya. Maka kami, Komisi II sampaikan, harus pemerintah membiayai ini sehingga semua partai punya semua saksi," kata Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin.
(Baca juga: NasDem: APBN Babak Belur kalau Saksi Dibiayai Negara)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
